Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Politik dan Pemerintahan Nasional’ Category

Akhir Politik Transaksional ?

Oleh: Firman Noor, Ph.D

DENGAN diputuskannya pemilu serentak oleh MK beberapa waktu lalu, Indonesia diyakini oleh banyak pihak akan memasuki babak baru kehidupan politik yang lebih cerah. Sebagian besar kalangan menyambutnya dengan suka cita, terutama mereka yang selama ini kecewa dengan berbagai ekses negatif yang ditimbulkan oleh format pelaksanaan pemilihan sebelumnya, yang telah menyuburkan politik transaksional.

Dengan dilakukannya pemilihan legislatif (pileg) terlebih dahulu, sebagaimana yang telah terjadi selama ini, ikatan koalisi pemerintahan yang dibentuk lebih didasari oleh kepentingan sekadar menang. Pemerintahan tidak dilandasi oleh sebuah peleburan platform, visi, atau setidaknya kepentingan strategis jangka panjang, yang bertujuan menciptakan landasan atau grand design peningkatan kualitas hidup bangsa.

Ujung-ujungnya adalah terciptanya pemerintahan yang lebih mengakomodasi kepentingan eksklusif pihak-pihak yang tergabung dalam ”koalisi dadakan”, yang terbentuk pasca pileg tersebut. Sebagai pihak yang turut senang dengan adanya keputusan MK tersebut, penulis merasa kebijakan itu telah tepat. Namun demikian, perlu dicermati bahwa dengan ditetapkannya aturan main itu, jelas tidak serta-merta akan menghapuskan gejala politik transaksional.

Ada beberapa kondisi yang tidak juga kunjung terselesaikan hingga hari ini, yang justru berpotensi mengekalkan politik transaksional di kemudian hari. Pertama adalah kenyataan bahwa situasi ideologisasi partai-partai politik telah berada pada titik nadir. Kehidupan partai saat ini lebih dinaungi oleh pendekatan oportunisme, yang mengaburkan hakikat ideologi partai-partai. Tidak seperti tahun 1950-an, saat ini sebagian besar partai semakin menempatkan ideologi pada posisi yang ”paling privat”.

Eksis hanya di benak pikiran para ideologi partai, yang jumlahnya semakin terbatas dan terasingkan. Ketidakjelasan ideologis ini cukup menggejala yang tercermin, misalnya, dengan demikian mudahnya partai-partai membangun koalisi lintas ideologi untuk kemudian menciderainya. Begitu pula dengan diambilnya keputusan-keputusan strategis partai, yang kerap ditentukan oleh segelintir orang, bahkan satu orang, yang dituntun oleh kalkulasi oportunisme dan bukan sebuah ideological exercise. Padahal studi Ambardi (2009) berjudul ”Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia” mengindikasikan bahwa manakala ideologi tidak berperan, maka persoalan politik transaksional hanya tinggal menunggu waktu.

Dikatakan bahwa ketidakjelasan ideologi adalah salah satu hakikat mendasar yang menopang tumbuhnya, atau bahkan menjadi jati diri, dari fenomena politik kartel. Fenomena ini menggejala dengan semakin lemahnya peran ideologi pasca pelaksanaan pemilu.

Maksudnya adalah pasca proses elektoral, manuver-manuver oportunistis dapat terus menggejala dan berpotensi menghasilkan apa yang disebut sebagai koalisi turah (grand coalition), di mana partai-partai itu, baik di parlemen ataupun di pemerintahan, karena kepentingan oportunistisnya, saling melindungi layaknya sebuah kartel. Dengan demikian, semakin tersingkirnya ideologi dalam tubuh partai-partai menyebabkan politik transaksional menjadi cenderung menguat.

Kedua, masih terkait dengan oportunisme, kentalnya keinginan partai-partai untuk selalu ingin tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, dengan segala cara, merupakan penyebab lain tetap kuatnya politik transaksional.

Salah satu alasan di balik keinginan untuk tetap berada dalam lingkar dalam kekuasaan adalah demi melanjutkan eksistensi partai, mengingat salah satu sumber pemasukan partai dan segenap jaringannya, adalah jabatan-jabatan publik yang dimilikinya.

Situasi ini menjadi relevan mengingat saat ini kebanyakan partai tidak dapat mengharapkan pemasukan dari iuran anggota. Perludem dalam bukunya berjudul Bantuan Keuangan Partai Politik. Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan mengatakan seiring dengan memudarnya peran ideologi, partai politik sama sekali tidak dapat lagi mengandalkan iuran anggota untuk menghidupi aktivitas kesehariannya (2012: 7).

Sementara itu, di sisi lain, bagi partai-partai tertentu, kebutuhan akan ”gizi” yang berorientasi dari uang dan demi uang menyebabkan adanya politik biaya tinggi. Untuk mencegah kebangkrutan lebih lanjut, pilihan-pilihan pragmatis menjadi tidak terhindarkan.

Untuk persoalan ini, kerap partai tidak malu untuk meninggalkan mitra koalisinya untuk bergabung atau beralih dengan mitra yang lain. Situasi beralihnya dukungan semacam ini bukan hal yang asing. Hal ini sudah dicontohkan, misalnya, dengan bergabungnya Golkar pada Koalisi SBYKalla, meski tadinya adalah partai inti pendukung Wiranto- Salahuddin Wahid. Lima tahun kemudian situasi itu terulang dengan masuknya Golkar dalam barisan pendukung SBY-Boediono, meski sebelumnya mendukung pasangan Kalla-Wiranto. Manuver pragmatis semacam itu masih terbuka peluang terjadi lagi jika prasyarat dua putaran masih ada dalam prosesi pemilihan presiden (pilpres).

Dan memang inilah faktor ketiga yang memungkinkan masih menguatnya politik transaksional yakni, aturan main dua putaran. Aturan ini menyebabkan persoalan politik transaksional hanya pindah waktu saja. Jika sebelumnya kesepakatan transaksional dimulai pasca-pileg sebelum pilpres, dan mengalami penguatan pada masa sesudahnya. Maka ke depan, politik transaksional mungkin terjadi pasca-pilpres, baik selepas pilpres putaran pertama, ataupun pada saat menjelang penyusunan kabinet. Sambil menunggu putaran kedua, bukan tidak mungkin akan tercipta transaksi politik antara mereka yang kalah pada putaran pertama dengan yang masuk di putaran kedua. Upaya untuk mendapatkan mesin dan jaringan partai untuk menyukseskan kandidat pasangan capres-cawapres yang dipertukarkan dengan posisi strategi di pemerintahan menjadi agenda penting pada transaksi itu.

Bahkan bukan tidak mungkin, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh studi Ambardi, kartelisasi tetap berpotensi terjadi pasca pilpres yakni, saat kabinet telah tersusun. Yang ditandai dengan pola hubungan yang cukup tenang (adem ayem) antara parlemen dan eksekutif, di mana jarang atau bahkan tidak adanya perdebatan yang bernas antara oposisi dan pemerintah atas sebuah kebijakan.

Sebagai jawaban atas ini semua adalah jelas pembenahan internal partai. Ideologisasi atau internalisasi nilai-nilai atau norma-norma harus dikembangkan dan diperkuat lagi. Penekanan pada aspek- aspek ”kejujuran ideologis” harus menjadi penjuru, mulai dari dalam perilaku, dan kebijakan partai hingga sebagai patokan penentuan karier para kader.

Singkatnya, pemodernan partai dengan menguatkan lagi peran ideologi sesuai dengan proporsinya tidak dapat dielakkan dan harus dimulai sesegera mungkin. Hanya dengan itulah, politik transaksional, yang berintikan sikap nonideologis dan oportunistis, dapat diredam dengan lebih efektif.

Sebagian kalangan mungkin melihat bahwa penguatan kembali nuansa ideologis partaipartai akan berpotensi mengulangi keruwetan pertarungan ideologis partai-partai sebagaimana yang terjadi di dasawarsa 1950-an.

Namun, pengalaman beberapa kali pemilu di era reformasi menunjukkan bahwa absennya ideologi telah menyebabkan pemerintah muncul tanpa karakter, berjalan tersendat dan penuh keraguan. Di kemudian hari, absennya ideologi tidak saja dapat menyebabkan partai hanya sekadar menjadi alat bagi siapa pun untuk melampiaskan hasrat berkuasa yang oportunistis, namun pula memunculkan pemerintahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara nalar maupun moral.
*) Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/29/18/831008/akhir-politik-transaksional

Read Full Post »

INTEGRITAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH

 Oleh Wayan Gede Suacana

Sampai dengan penghujung tahun 2013, reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak 15 tahun silam ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan terutama  menekan perilaku birokrasi yang korup. Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) masih menempatkan Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Reformasi internal birokrasi belum efektif dalam memberantas korupsi. Kelemahan dan kegagalan pada sistem birokrasi pemerintah dengan indikasi perilaku koruptif berakibat pada semakin pudarnya integritas para pejabat pemerintah.

Integritas pejabat pemerintah mencakup seluruh konsep etis dan moral dalam diri seorang pejabat pemerintah yang profesional. Profesionalisme pejabat pemerintah tidak  hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan perilaku integritas. Di satu sisi integritas merupakan sebuah karakter kunci bagi pejabat pemerintah, karena dengan itu ia akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari bawahannya. Sebaliknya, kemerosotan integritas pejabat pemerintah akan merusak keadaban publik yang diiringi dengan potret buram wajah politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi keadaban ini membuat masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang dipicu oleh perilaku pejabat pemerintah yang tidak berintegritas.

Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra  ditegaskan bahwa pejabat pemerintah berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pejabat pemerintah yang berintegritas harus lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Jadi, seorang pejabat pemerintah harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.

Ada lima pilar integritas bagi pejabat pemerintah sebagai persiapan melakukan tugas pelayanan (seva) bagi rakyat dan negara. Pertama, sathya, memegang teguh kebenaran dalam tugas dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktikkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.  Kedua, dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. Ketiga, shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Keempat, prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan bawahan bahkan masyarakat dalam satu kesatuan. Pejabat pemerintah yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan masyarakat yang sebenarnya. Kelima, ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan seseorang tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pejabat pemerintah akan dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai abdi masyarakat yang sesungguhnya.

Penulis, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Warmadewa

 

Read Full Post »

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI BAGI GOVERNANCE

Oleh Wayan Gede Suacana

Pascabanyaknya mantan pejabat dan pejabat tersandung kasus korupsi, Bupati Bangli I Made Gianyar menandatangani kesepakatan Bangli sebagai zona integritas dan wilayah bebas korupsi dengan Menpan RI. Bahkan Bangli disebut satu-satunya kabupaten di Bali, dan kabupaten keempat di Indonesia, setelah Aceh, Hulu Sungai Selatan dan Garut sebagai kabupaten (yang menandatangani kesepakatan sebagai zona integritas dan  wilayah) bebas korupsi (BP, 25/7)

Keberanian pejabat untuk menetapkan lingkungan kerjanya sebagai zone integritas (ZI) dan wilayah bebas korupsi (WBK) zaman sekarang ini patut dihargai di tengah sistem pemerintahan dan birokrasi yang cenderung koruptif. Kondisi mana  telah melahirkan apatisme serta sikap permisif sebagian besar orang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu hal yang wajar. Hal ini berdampak pada tidak hanya pada semakin melemahkan wibawa pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga semakin tingginya angka kemiskinan masyarakat.

  • Acuan Tindakan

Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi telah dimulai  dengan dikeluarkannya INPRES No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) oleh Bappenas  2004-2009.  INPRES dan dokumen RAN PK Bappenas itu telah memberikan  acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan yang berada di tingkat Pusat maupun Daerah. Bahkan sejak 2006,  Bappenas telah mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di berbagai daerah sebagai tindak lanjut RAN-PK tersebut. Hingga kini, sudah  23 provinsi dan 17 kabupaten/ kota yang telah menyusun dan berkomitmen melaksanakan RAD PK baik atas fasilitasi Bappenas maupun atas inisiatif sendiri.

Salah satu poin penting dari  INPRES No. 5 Tahun 2004 adalah bahwa setiap Kementerian, Lembaga, Instansi Pusat dan Daerah harus menetapkan program ZI dan WBK.  Program ZI dan WBK yang diamanatkan oleh  Instruksi Presiden No. 5/2004 tersebut dalam praktiknya masih belum berjalan seperti yang diharapkan.   Pasalnya, untuk mewujudkan WBK mesti diawali  dengan  komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh perangkat instansi pemerintah yang akan menerapkannya, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Komitmen pemberantasan korupsi tersebut bisa diwujudkan melalui pernyataan dalam dokumen Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan pembangunan ZI di lingkup kementerian/ lembaga/pemda.  Hal itu dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkret, sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten.  Berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB yang telah dibahas bersama KPK dan Ombudsman RI, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan pencanangan, bahwa instansi yang dipimpinnya telah siap menerapkan ZI sebagai persiapan menuju WBK. Penetapan WBK di kementerian/lembaga/pemda diharapkan akan menjadi inspirator dan motivator bagi upaya-upaya pencegahan korupsi selanjutnya.

  • Penerapan ZI dan WBK

Penerapan ZI dan WBK dimulai dengan pencanangan  ZI, dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai dan dipublikasikan secara luas. Masyarakat diharapkan bisa memantau, mengawal dan mengawasi, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi aktif  dalam pencegahan korupsi, reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan  ZI  mesti dilaksanakan dengan perencanaan yang matang agar dapat dijamin keberhasilannya. Untuk itu diperlukan adanya pembinaan oleh Unit Penggerak Integritas (UPI) yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemda.

Setelah penerapan  ZI berlangsung dalam waktu yang cukup memadai, pimpinan instansi pemerintah yang sudah memperoleh opini minimal wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK melakukan identifikasi unit kerja yang dipandang berkinerja baik, selanjutnya bisa  diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat WBK kepada  Menteri PAN dan RB untuk dilakukan penilaian. Penilaian ini nantinya dilakukan oleh Tim Independen yang beranggotakan personil Kementerian PAN dan RB, KPK, ORI dan unsur  terkait yang dianggap perlu. Ada dua indikator yang digunakan, yaitu indikator mutlak, dan indikator operasional. Indikator mutlak berupa minimum requirement yang harus dipenuhi, sebagai pre requisite untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional.

Penerapan ZI dan WBK ini setidaknya akan bisa memberikan peluang bagi peningkatan integritas dan mengurangi korupsi yang terjadi khususnya di lingkungan birokrasi. Pertama, secara sistemik dengan adanya ZI dan WBK akan ikut membenahi dan memberdayakan  suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan integritas  sumberdaya aparatur.  Kedua, secara abolisionistik dengan adanya ZI dan WBK akan meningkatkan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum. Dalam kaitan ini survei integritas yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia patut didukung pelaksanaannya.  Dalam survei integritas tersebut setiap pejabat pemerintah akan dipantau dan dinilai diantaranya berdasarkan penyerahan laporan kekayaannya, kemungkinan menerima suap, dan dugaan penyelewengan lainnya. Ketiga, secara moralistik dengan menegakkan sistem integritas dan penerapan ZI dan WBK terutama di sektor publik dengan memegang teguh prinsip dan sikap pejabat peemrintah untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan-tindakan mal-administratif serta patologi birokrasi lainnya. Pejabat yang berintegritas semestinya hanya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk tujuan yang sah menurut hukum.

Akhirnya,  segala upaya penetapan ZI dan WBK tersebut erat kaitannya dengan kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (governance). Dalam kaitan ini diperlukan pemberdayaan dan pelibatan eleman masyarakat untuk meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Berbagai organisasi/ lembaga seperti LSM, badan pemerintahan  atau sebuah konsorsium independen (terdiri dari pegawai pemerintah, LSM, akademisi, dan media) hendaknya tetap bisa menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang terindikasi koruptif.

Penulis,  dosen

Universitas Warmadewa Denpasar

Read Full Post »

 REFORMASI BIROKRASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Oleh Wayan Gede Suacana

Pembelajaran dan contoh yang baik dalam praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat (BP 13/10-2012).

Di Indonesia, masalah birokrasi telah mulai ada sejak zaman kolonial, orde lama, hingga orde baru. Hingga saat ini permasalahan birokrasi seperti budaya KKN yang dianggap wajar, pelayanan publik buruk, rendahnya sumber daya aparatur, mental birokrat yang feodal dan paternalistik kepada penguasa (monoloyalitas) tidak bisa lepas dari dampak rezim politik Soeharto yang menginginkan kekuasannya status quo (AIPI, 2012).

Permasalahan birokrasi Indonesia mulai diperbaiki melalui program reformasi birokrasi  yang merupakan tuntutan reformasi pascakrisis ekonomi tahun 1997. Bappenas (2004) menegaskan bahwa reformasi bidang lainnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa terlebih dahulu mereformasi birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan agar birokrasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efisien dan efektif sehingga bisa terwujud clean government dan good governance.

  • Korupsi dalam Birokrasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah tersebut ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama  menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi.

Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal (Irawati, 2012). Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi  antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu  sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat  tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa.  Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis,  meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat.

  • Reformasi Birokrasi

Disamping kedua lokus tersebut, sebab lain dari masih maraknya praktik korupsi dan manipulasi diberbagai lembaga pemerintah adalah karena kualitas birokrasi dan kultur yang terbangun didalam organisasi pemerintahan kita masih belum jauh beranjak dari nilai-nilai lama yang secara kumulatif diwariskan dari masa lalu. Perubahan yang terjadi selama era reformasi ini hanya bersifat kosmetik dan pinggiran, tidak menyentuh substansi atau akar masalah yang selama ini telah menjebak birokrasi kita kedalam prilaku yang tidak produktif, inefisien dan koruptif. Karena itu sudah tepat jika pemerintah era reformasi, khususnya dimasa pemerintahan Presiden SBY meluncurkan program reformasi birokrasi. Secara umum dipahami bahwa reformasi birokrasi minimal harus mencakup lima sasaran utama (Rasyid, 2012) yaitu:

(1.)  Perampingan organisasi  dengan tujuan efisiensi pembiayaan, efisiensi penggunaan tenaga, dan efisiensi pengunaan waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan.

(2.)  Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

(3.)  Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika.

(4.)  Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi.

(5.)  Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.

Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  Untuk itu struktur birokasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan kata lain, masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal. Pertama, pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara. Kedua, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas.

Reformasi birokrasi dan peluang ke arah terwujudnya governance masih terbuka lebar  apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan publik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair mesti dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.

Akhirnya,  reformasi birokrasi tetap  menghendaki  pemerintah bisa lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berkeadilan dan berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan efisien.

Penulis, dosen

Universitas Warmadewa

Read Full Post »

MDGs MINUS INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK

Oleh Wayan Gede Suacana

Deklarasi Milenium yang ditandatangani oleh Indonesia bersama-sama dengan 189 negara lain di New York pada September 2000, berisi delapan tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDGs). Selain penurunan jumlah penduduk miskin dan mengakhiri kelaparan, target MDGs lainnya adalah pendidikan, kesetaraan jender, kesehatan anak dan ibu, penanggulangan HIV/ AIDS, kelestarian lingkungan dan kemitraan global.

Pada 3-4 Agustus lalu, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Khusus Tingkat Menteri mengenai MDGs di Asia Pasifik. Pada kesempatan itu Wakil Presiden Boediono menyatakan,  target MDGs yang telah dicapai di Indonesia,  adalah pertama, memotong setengah proporsi penduduk yang hidup di bawah US $ 1 per hari serta meningkatkan deteksi dan penyembuhan TBC. Kedua, kelompok target MDGs yang kemungkinan besar akan dapat dicapai tahun 2015,  antara lain memastikan kesempatan setiap anak indonesia untuk dapat akses pendidikan dasar, menghapus kesenjangan jender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. dan menekan rasio kematian balita. Ketiga, kelompok target MDGs yang akan dicapai pada 2015, namun membutuhkan percepatan dan upaya-upaya khusus, seperti kerja sama regional.

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan MDGs pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, penurunan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kesetaraan jender membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp 97,7 triliun (2009) hingga Rp 81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. Tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.

  • Integritas dan CPI Rendah

Tingginya utang Luar Negeri Indonesia itu masih diikuti dengan praktik korupsi yang kian menggurita di berbagai sektor publik. Bahkan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) memperlihatkan kecenderungan korupsi pada semester I, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2010 meningkat dua kali lipat dibandingan periode yang sama tahun 2009. Keuangan daerah (APBD) tercatat sebagai sektor yang paling rentan untuk dikorupsi.

Transparancy International beberapa waktu yang lalu telah meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI).  Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam dan untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.  180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Score CPI Indonesia adalah sebesar 1.7 pada 1999 dan sedikit meningkat menjadi 2.8 pada 2009. (sumber www.tiri.or.id).

Rendahnya score CPI Indonesia merupakan petunjuk dari adanya beberapa persoalan mendasar korupsi di sektor publik dalam suatu daerah/ negara. CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Dalam CPI tersebut posisi Indonesia berada diatas 66 negara lain yang disurvei. Memang perkembangan peningkatan ini cukup menggembirakan, akan tetapi meski memberikan petunjuk perkembangan yang positif dari tahun ketahun, Indonesia tetap berada tetap dibawah level “aman” yaitu nilai 6.

Permasalahan yang sering dikemukakan dalam menyikapi CPI pada umumnya adalah rendahnya sistem integritas disemua level pemangku kepentingan. Rendahnya kesadaran tentang sistem integritas disemua level ini diperparah dengan penegakan hukum yang masih jauh dari harapan, para penegak hukum yang diharapkan menjadi benteng terakhir “pengawasan” dan “penindakan” masih terombang-ambing dalam arus kekuasaan, uang dan komitmen profesionalitas. Masing-masing “bermain” dengan kewenangan serta kepentingan masing-masing.

  • Membuka Harapan

Filosofi dari dibuatnya CPI jika dikaitkan dengan kondisi Negara Indonesia menimbulkan pemikiran untuk penyediaan pelayanan sosial dasar yang bermutu oleh lembaga-lembaga yang kompeten, bertanggung jawab, tanggap dan akuntabel sering dipandang sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam proses desentralisasi Indonesia yang cepat, sebagian besar tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berbasis sistem integritas dialihkan ke pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Di tingkat kab/kota sering timbul beberapa masalah tersendiri yaitu kompetensi penyelenggara negara, fasilitas yang dimiliki dan komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Bahkan KPK akan segera
melakukan survei integritas terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia. Hal ini diputuskan setelah KPK mempelajari pengalaman Komisi Antikorupsi Korea Selatan dalam menilai para pejabat publiknya. Artinya, untuk ke depan tidak hanya instansi yang akan dinilai tetapi juga para pejabatnya untuk memantau kinerjanya secara berkesinambungan.

Optimalisasi pencegahan korupsi ini bisa membuka peluang bagi peningkatan CPI dan integritas sektor publik bila memenuhi setidaknya tiga hal. Pertama, secara sistemik dengan adanya pembenahan dan pemberdayaan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan kapasitas sumberdaya aparat. Kedua, secara abolisionistik dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum. Dalam kaitan ini rencana survei integritas yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia patut didukung. Dalam survei integritas tersebut setiap pejabat publik nantinya akan dipantau dan dinilai diantaranya berdasarkan penyerahan laporan kekayaannya, kemungkinan menerima suap, dan dugaan penyelewengan lainnya. Ketiga, cara moralistik dengan menegakkan integritas terutama di sektor publik dengan memegang teguh prinsip dan sikap pejabat untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan-tindakan maladministratif lainnya. Pejabat yang berintegritas menggunakan kekuasaan dan kewenangannya hanya untuk tujuan yang sah menurut hukum.

Penulis, anggota PIEN dan CRC Center Universitas Warmadewa

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.677 pengikut lainnya.