Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Desentralisasi dan Otonomi Daerah’ Category

INTEGRITAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH

 Oleh Wayan Gede Suacana

Sampai dengan penghujung tahun 2013, reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak 15 tahun silam ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan terutama  menekan perilaku birokrasi yang korup. Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) masih menempatkan Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Reformasi internal birokrasi belum efektif dalam memberantas korupsi. Kelemahan dan kegagalan pada sistem birokrasi pemerintah dengan indikasi perilaku koruptif berakibat pada semakin pudarnya integritas para pejabat pemerintah.

Integritas pejabat pemerintah mencakup seluruh konsep etis dan moral dalam diri seorang pejabat pemerintah yang profesional. Profesionalisme pejabat pemerintah tidak  hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan perilaku integritas. Di satu sisi integritas merupakan sebuah karakter kunci bagi pejabat pemerintah, karena dengan itu ia akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari bawahannya. Sebaliknya, kemerosotan integritas pejabat pemerintah akan merusak keadaban publik yang diiringi dengan potret buram wajah politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi keadaban ini membuat masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang dipicu oleh perilaku pejabat pemerintah yang tidak berintegritas.

Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra  ditegaskan bahwa pejabat pemerintah berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pejabat pemerintah yang berintegritas harus lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Jadi, seorang pejabat pemerintah harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.

Ada lima pilar integritas bagi pejabat pemerintah sebagai persiapan melakukan tugas pelayanan (seva) bagi rakyat dan negara. Pertama, sathya, memegang teguh kebenaran dalam tugas dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktikkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.  Kedua, dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. Ketiga, shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Keempat, prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan bawahan bahkan masyarakat dalam satu kesatuan. Pejabat pemerintah yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan masyarakat yang sebenarnya. Kelima, ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan seseorang tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pejabat pemerintah akan dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai abdi masyarakat yang sesungguhnya.

Penulis, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Warmadewa

 

Read Full Post »

Korupsi Makin Jamak

Oleh Wayan Gede Suacana

Tanggal 9 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Antikorupsi. Peringatan ini penting di tengah berbagai kasus korupsi yang kian marak di negeri ini. Sudah 59 tahun (1954-2013) gerakan antikorupsi dilakukan di Indonesia, tetapi belum kelihatan nyata hasilnya. Justeru sebaliknya, korupsi menjadi semakin jamak dan marak sehingga hampir tiada hari tanpa (berita) korupsi.

Sumber data Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII), Rabu 10 Juli 2013 menempatkan Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilansirnya Indonesia berada di angka 32. Indeks persepsi korupsi ini merupakan indikator gabungan yang mengukur tingkat persepsi korupsi dari negara-negara. Dalam survei yang dilakukan TII, Indonesia menempati urutan 118 dalam urutan negara terkorup, dan Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 88) dan Filipina (urutan 108). Sedangkan tiga negara dibawah Indonesia antara lain Vietnam, Laos dan Myanmar. Survei yang dilakukan Political Economic Risk Consultancy (PERC) juga  mencatat Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan Asia. Penanganan perkara korupsi melalui KPK dan Kejagung per tahun mencapai 1.600 hingga 1.700 perkara. Jumlah ini menduduki peringkat kedua di dunia setelah China yang mencapai 4.500 perkara.

Bentuk dan modus korupsi yang terjadi sangat beragam, menggurita dan menggerorogoti hampir semua lembaga negara tanpa kecuali. Mulai dari penyelewengan jabatan secara halus hingga pola-pola yang sangat transparan dan kasat mata. Bahkan, dalam beberapa  kasus menunjukkan  korupsi ternyata tidak hanya melanda daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga, daerah-daerah yang relatif miskin sumber daya alam. Singkatnya, sebab musabab terjadinya kasus korupsi tidak pernah ada penjelasan tunggal.

Korupsi merupakan akumulasi berbagai kondisi yang didalamnya, meminjam istilah Jeremy Pope, “bertemunya antara keinginan dan kesempatan secara bersama-sama”.  Pemupukan keinginan untuk korupsi hadir, ketika proses pemilihan kepala daerah, tidak mampu keluar dari tradisi politik uang dalam berbagai variasinya. Kesempatan terciptakan, akibat lemahnya kontrol DPRD yang tidak memerankan fungsi pengawasan terhadap eksektuif, tetapi cenderung mempraktikkan “simbiose-mutualistik” dengan eksekutif.  Lembaga-lembaga keagamaan yang menjadi tumpuan kesadaran kritis dan agen moralitas, cenderung  memilih hubungan positif dengan pemerintah daripada bergabung dengan kelompok masyarakat sipil.

Disamping itu, bangunan infrastruktur hukum masih pasif dalam penjaga keadilan dan belum menempatkan diri sebagai penegak keadilan yang sebenarnya. Bahkan dalam beberapa kasus, masih terjebak pada penyakit konvensional dalam “memperjual-belikan” perkara. Kondisi birokrasi juga masih  belum beranjak sebagai “pangreh praja” sehingga prinsip-prinsip clean government dan good governance masih sebatas retorika politik. Hingga kini belum ada tanda-tanda berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hampir semua APBD yang ada adalah semangat kepentingan pribadi dan partai politik yang mendominasi kehendak menyejahterakan masyarakat.

Gerakan antikorupsi bukannya tidak ada, tetapi masih jauh dari harapan. Sejak tahun 1955, Menteri Keuangan Dr. Sumitro ketika bertemu dengan Dewan Pengawasan Keuangan meminta agar dewan itu melakukan penyelidikan di berbagai kementerian, jawatan mengenai ‘geldelijk beheer’ dan pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Menteri Keuangan juga memerintahkan kepada Jawatan Akuntan Negeri untuk mengerahkan seluruh tenaga guna melakukan pemeriksanaan-pemeriksaan (Harian Mestika, 19 Agustus 1955). Setelah itu gerakan antikorupsi terus berlanjut dengan keluarnya berbagai bentuk kebijakan pemerintah, seperti: Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957; UU 24 prp/ 1960; Tim Pemberantasan Korupsi (1967); UU 3/1971; Operasi Tertib (1977); Tap MPR No. XI/MPR/1998; UU 28 dan 31/1999; KPKPN (1999); TGPTPK (1999); UU 20 /2001; KPK–UU 30/ 2002; dan Timtas Tipikor (2004).

Korupsi merupakan penyakit endemik yang terus tumbuh dan berkembang  seiring lemahnya integritas publik. Beberapa abad silam pakar gerakan  reformasi di China, Wang An Shih menyatakan korupsi muncul karena kekuasaan bermoral rendah dan hukum yang lemah. Akar persoalannya terletak pada simton kegagalan akuntabilitas dalam kinerja lembaga pemerintahan.

Oleh karena penyebab, peluang dan modus korupsi dari masa ke masa juga selalu berkembang, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan tiga pendekatan. Pertama, sistemik dengan membenahi dan memberdayakan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, termasuk perguruan tinggi sebagai penghasil SDM. Kedua, abolisionistik dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberdayakan penegakkan hukum. Ketiga,  moralistik dengan memperkuat benteng etika, moral birokrat dan politisi dengan cara mengurangi monopoli, membatasi dan mengklarifikasi segala kewenangan serta menerapkan transparansi.

Artikel dimuat pada Majalah Bali Post No. 14 2-8 Desember 2013

Penulis, Ketua Pusat Kajian Integritas dan Antikorupsi Univ. Warmadewa

Read Full Post »

OTONOMI, KORUPSI, DAN PELAYANAN PUBLIK

Oleh:

Drs. I Wayan Sudana, M.Si

Melihat peran negara yang dominan dan dikelola secara sentralistik dan otoriter, gagasan tentang desentralisasi kemudian menjadi energi baru bagi masyarakat untuk mendobrak hegemoni negara. Fenomena ini sangat menggejala di pertengahan tahun 1999. Dukungan yang luas terhadap gelombang desentralisasi memunculkan pertanyaan tentang kapasitas institusi lokal dalam merespon perubahan tersebut. Kapasitas ini terkait dengan ranah pengembangan demokrasi, pelayanan publik, ekonomi dan lain sebagainya.

Memasuki tahun 1999, politik Indonesia sedang menjalani proses perubahan yang sangat dramatis menyusul turunnya Soeharto dari posisi kepresidenan pada bulan Mei 1998. Sentralisasi pengelolaan ekonomi dan politik yang menjadi karakter utama sistem politik Orde Baru telah menjadi sasaran kemarahan masyarakat daerah di seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah.

Ketegangan hubungan tersebut ditandai dengan beberapa tuntutan: pertama, kebangkitan identitas kedaerahan yang seringkali didasarkan pada solidaritas etnis (“etno-nationalism”) yang menjadi institusi sosial dan ideologis untuk berhadapan dengan pemerintah pusat. Hal ini terjadi  di sejumlah daerah yang sensitif secara politk dan signifikan secara ekonomi. Kedua, meluasnya tuntutan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, bahkan muncul dalam tuntutan perubahan format pengaturan politik dari negara kesatuan ke bentuk negara federal. Ketiga, mengerasnya diskursus publik mengenai keharusan bagi desentralisasi, dan bahkan federalisme, sebagai solusi terbaik bagi kelangsungan negara kesatuan.

Tuntutan yang mengeras ditengah merosotnya kapasitas negara memaksa pemerintah melakukan langkah-langkah politik penting untuk mengakomodasinya. Saat itu, memunculkan sebuah rancangan UU baru mengenai pemerintahan daerah diajukan ke DPR yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah. Terlepas dari sejumlah kritik, UU tersebut secara prinsip melakukan perubahan mendasar, terutama karena ia memangkas kekuasaan pusat dan sebaliknya memberi ruang politik yang sangat besar bagi daerah untuk mengatur diri.

UU ini menggeser locus politik dari Jakarta ke daerah-daerah, terutama ke kabupaten/kotamadya. Dengannya, desentralisasi akan mungkin dicapai melalui pemberlakuan ini. Akan tetapi, dalam perjalananya pengalihan kekuasaan secara besar-besaran ke daerah punya konsekwensii serius yang belum banyak mendapat perhatian yaitu:

Pertama, desentralisasi korupsi juga secara besar-besaran ke daerah. Kedua, bisa berakibat pada kebangkitan kembali aristokrasi atau feodalisme lokal dengan segala akibatnya (hal ini dimungkinkan terjadi karena struktur sosial aristokratis dan feodalistik masih bisa ditemukan dalam interaksi sosial di masyarakat lokal). Ketiga, bekerjanya struktur politik yang bersifat otoritarian, akan berakibat pada pengalihan otoritarianisme, negara dari Jakarta ke daerah-daerah (Lay, 2002: 3).  Keempat, keterbatasan pengalaman daerah dalam mengelola birokrasi pelayanan beresiko pada terjadinya inefisiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (signifikansinya mengandung resiko terjadinya politisasi semua aspek kehidupan lokal, termasuk birokrasi lokal. Kelima, persoalan keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi akan melahirkan pertanyaan serius disekitar pelayanan publik. (implikasi serius pada persoalan pemerataan di daerah-daerah).

Makalah ini tidak mengikuti logika yang dikembangkan oleh UU pemeintahan daerah No. 22/1999 tersebut. Namun makalah ini pembahasannya lebih berorientasi pada tataran untuk melihat kasus-kasus korupsi di daerah sebagai desentralisasi korupsi dan pelayanan publik sesuai dengan pemaparan point pertama dan kelima di atas.

Desentralisasi Korupsi

Pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah sebagai konsekwensi penyelenggaraan asas desentralisasi, di mana dalam hal ini adanya pelimpahan kekuasaan/kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam otonomi daerah tidak hanya kekuasaan yang terdesentralisasi akan tetapi juga di ikuti oleh korupsi.

Dengan maraknya kasus-kasus korupsi di daerah yang dimuat dan diberitakan di media massa, seperti: kasus kebocoran PDAM di Malang, kasus dana purnabakti dan APBD di Bali, praktek korupsi di pelayanan publik, dan sebagainya. Ini semua menunjuukan bahwa penyebaran korupsi di daerah sudah pada tahap yang sangat serius. Kalau tidak segera ditangani, boleh jadi akan muncul kekecewaan terhadap program otonomi daerah sehingga kekuatiran akan muncul resentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat.

Kasus korupsi anggaran yang terjadi di DPRD di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia menunjukkan freelance corruption. Di mana di tengah keterbatasan dana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan gejala umum yang terjadi karena itu seirng dengan otonomi bahwa korupsi telah terdesentralisasi dengan desentralisasi kekuasaan.

Potensi Daerah dalam Pelayanan Publik

Secara empirik di Indonesia banyak pelayanan publik yang diterima masyarakat di daerah masih jauh dari harapan mereka. Berbagai jenis dan variasi  pelayanan publik sebagai suatu sistem yang melibatkan birokrasi, sagat beragam, muai dari pelayanan KTP, kartu keluarga, rekomendasi surat  keterangan kelakuan  baik (SKKB), sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Terlepas dari cakupan pelayanan yang sedemikian luasnya, maka dalam makalah ini akan mencoba untuk menyajikan kasus-kasus dalam pelayanan publik.

Untuk memahaminya, perlu pendefinisian secara spesifikterhadap istilah pelayanan publik (public service). Dalam administrasi negara, pelayanan publik merupakan istilah standar yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah (sektor publik) kepada masyarakat atau individu atas dasar penganggungan kepentingan umum. Ia merujuk kepada beberapa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan lain-lain. Pelayanan publik jenis ini disebut sebagai civil service.

Untuk kasus Indonesia, pengertian di atas terlihat terlalu sempit dan tidak akan mampu menyentuh realitas. Bagi sebagian besar individu masyarakat, jenis-jenis pelayanan yang lain yang “terpaksa” sangat dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan-pelayanan administrasi-kewargaan atau civic services, seperti: setiap individu diwajibkan memiliki KTP, SKKB, SIM, setiap individu akan  membutuhkan hal-hal ini karena tidak terhindarkan lagi, dan kesemuanya melibatkan birokrasi sebagai pemberi layanan.

Read Full Post »

DESENTRALISASI KORUPSI MENGIRINGI OTONOMI DAERAH?

Oleh:

Drs. I Wayan Sudana, M.Si

Pada umumnya harapan masyarakat menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan, partisipasi yang lebih luas dalam bidang politik dan ekonomi dalam sebuah negara. Namun, melihat peran negara yang dominan dan dikelola secara sentralistik dan otoriter, gagasan tentang desentralisasi kemudian menjadi energi baru bagi masyarakat untuk mendobrak hegemoni negara. Dukungan yang luas terhadap gelombang desentralisasi memunculkan pertanyaan bagaimana kapasitas institusi lokal dalam merespon perubahan tersebut?. Kapasitas ini terkait dengan ranah pengembangan demokrasi, pelayanan publik, ekonomi dan lain sebagainya.

Memasuki tahun 1999, politik Indonesia sedang menjalani proses perubahan yang sangat dramatis menyusul turunnya Soeharto dari posisi kepresidenan pada bulan Mei 1998. Sentralisasi pengelolaan ekonomi dan politik yang menjadi karakter utama sistem politik Orde Baru telah menjadi sasaran kemarahan masyarakat daerah di seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Ketegangan hubungan tersebut ditandai dengan beberapa tuntutan: pertama, kebangkitan identitas kedaerahan yang seringkali didasarkan pada solidaritas etnis yang menjadi institusi sosial dan ideologis untuk berhadapan dengan pemerintah pusat. Hal ini terjadi di sejumlah daerah yang sensitif secara politk dan signifikan secara ekonomi terutama, Aceh, Irian Jaya, Riau, dan Kalimantan Timur. Kedua, meluasnya tuntutan daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas, bahkan muncul dalam tuntutan perubahan format pengaturan politik dari negara kesatuan ke bentuk negara federal. Ketiga, mengerasnya diskursus publik mengenai keharusan bagi desentralisasi, dan bahkan federalisme, sebagai solusi terbaik bagi kelangsungan negara kesatuan.

  1. Tuntutan yang mengeras ditengah merosotnya kapasitas negara memaksa pemerintah melakukan langkah-langkah politik penting untuk mengakomodasinya dengan dikeluarkannya Kebijakan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terlepas dari sejumlah kritik, UU tersebut secara prinsip melakukan perubahan mendasar, terutama karena ia memangkas kekuasaan pusat dan sebaliknya memberi ruang politik yang sangat besar bagi daerah untuk mengatur diri. UU ini menggeser locus politik dari Jakarta ke daerah-daerah, terutama ke kabupaten/kotamadya. Pemberlakuan penerapan penyelenggaran pemerintahan daerah yang bersifat otonom sebagai konsekwensi dari pelaksanaan asaz desentralisasi akan mungkin dicapai apabila adanya beberapa aspek pendukung sebagai elemen pemerintahan daerah yakni: 1) penataan urusan pemerintahan; 2) penataan kelembagaan daerah; 3) penataan personil; 4) penataan keuangan daerah; 5) penataan perwakilan; 6) penataan pelayanan publik; 7) penataan pengawasan.. Akan tetapi, kondisi  yang terjadi saat ini dalam perjalanan pengalihan kekuasaan secara besar-besaran ke daerah yakni;  29 urusan yang didesentralisasikan kedaerah terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan tersebut karena belum sinkronnya antara UU Otda dengan UU Sektor. Disamping  itu terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue). Serta adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal akibat dari tidak jelasnya mekanisme supervisi dan fasilitasi oleh Departemen/LPND terhadap daerah karena ketidak jelasan mekanisme kordinasi antara Depdagri sebagai pembina umum dengan Departemen/LPND sebagai pembina tehnis

diiringi adanya desentralisasi korupsi. Di samping itu, pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada daerah punya konsekwensi serius yang belum banyak mendapat perhatian yaitu: Pertama, bisa berakibat bangkitnya kembali aristokrasi atau feodalisme lokal dengan segala akibatnya bila tidak disertai dengan arena demokasi lokal yang kuat .Hal ini masih bisa ditemukan dalam interaksi sosial di masyarakat lokal (Riswandha Imawan). Kedua, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah yang masih ditandai oleh bekerjanya struktur politik yang bersifat otoritarian, akan berakibat pada pengalihan otoritarianisme negara dari Jakarta ke daerah-daerah (Cornelis Lay). Ketiga, keterbatasan pengalaman daerah dalam mengelola birokrasi pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana akan beresiko terjadinya inefisiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Terkait dengan beberapa konsekwensi pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada daerah di atas, tulisan ini tidak mengikuti logika yang dikembangkan oleh UU pemeintahan daerah No. 22/1999 tersebut. Namun, dalam paparannya lebih berorientasi pada tataran untuk melihat kasus-kasus korupsi di daerah sebagai desentralisasi korupsi

Desentralisasi Korupsi

UU No. 22/1999 menyebutkan “Desentralisasi” adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI. Sedangkan “Otonomi Daerah” adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “korupsi” berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah sebagai konsekwensi penyelenggaraan asas desentralisasi. Namun, dalam otonomi daerah tidak hanya kekuasaan yang terdesentralisasi akan tetapi juga di iringi oleh korupsi.

Maraknya kasus-kasus korupsi di daerah yang diberitakan lewat media massa, beberapa bulan terakhir di tahun 2003, sebagai suguhan menarik sekaligus memprihatinkan terhadap perilaku para aparatur pemerintah.di berbagai daerah seperti: “Korupsi mempersatukan DPRD” (Jawa Pos, 13-3-2003). “Wakil Rakyat Suka Uang Rakyat” (Kompas, 9-3-2003). “DPRD Yogyakarta membagi dana Rp. 700 juta untuk 40 anggotanya atau Rp. 17,5 juta per orang dengan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan keskretariatan” (Kompas, 4-9-2002). ”Terkait kasus penyimpangan APBD di Bali” (Bali Post, 13-1- 2005). Kasus “Abdulah Puteh” Gubernur Non Aktif  Nangroe Aceh Darusalam, terdakwa korupsi pembelian Helikopter senilai Rp. 12,5 miliar” (Nusra, 23-1-2005). Gambaran dari fenomena di atas, mempertegas asumsi awal otonomi daerah, bahwa akan terjadi penyebaran dan perpindahan tingkat korupsi dari pusat ke daerah-daerah. Ini menunjuukan penyebaran korupsi di daerah sudah pada tahap yang sangat serius. Kasus korupsi anggaran yang terjadi di DPRD di daerah-daerah hampir di seluruh Indonesia menunjukkan freelance corruption. Di mana di tengah keterbatasan dana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun hanya diungkapkan beberapa kasus, namun merupakan gejala umum yang terjadi juga di daerah lain. Karena itu, dalam otonomi daerah korupsi telah terdesentralisasi seirng dengan desentralisasi kekuasaan. Hal ini bila tidak segera ditangani, boleh jadi muncul kekecewaan terhadap program otonomi daerah sehingga kekuatiran akan muncul resentralisasi kekuasaan oleh pemerintah pusat.

Mencegah Korupsi di Daerah

Salah satu penyebab penyebaran korupsi secara mendasar di daerah karena kekuasaan yang demikian besar pada elite lokal. Untuk mencegah korupsi di daerah adalah dengan membatasi kekuasaan pemerintah daerah dan khususnya DPRD. Sistim demokrasi perwakilan telah memberikan kekuasaan yang besar kepada wakil rakyat untuk public trust seperti sekarang ini. Karenanya sistem demokrasi langsung sekarang ini relevan dikedepankan, khususnya terhadap beberapa hak demokrasi yang fundamental seperti memilih kepala daerah, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara di tingkat daerah yang selama ini menjadi ajang politik dagang sapi, money politik, kompromi-kompromi politik, dan lain sebagainya

Disamping itu, yang diperlukan dalam pencegahan korupsi adalah sebuah reform terutama oleh wajah-wajah baru untuk tampil dalam melakukan perubahan yang secara materiil tidak memiliki halangan apapun, terutama menyangkut struktur politik dan ekonomi. Sebab tanpa perubahan seperti telah kita saksikan, partisipasi masyarakat dalam membasmi korupsi dan sejumlah agenda reformasi nampak tidak banyak artinya. Melihat realita yang berkembang partisipasi masyarakat ini, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, setidaknya perlu upaya penguatan masyarakat dalam kemampuan mengontrol proses politik dan administrasi di daerah, terutama dalam pemilihan kepala daerah, penyusunan APBD serta pelayanan publik di daerah.

Read Full Post »

STRATEGI BUDAYA DALAM

OTONOMI DAERAH

Oleh Wayan Gede Suacana

Manifestasi empirik paradigma yang dianut dalam berotonomi daerah saat ini adalah perubahan struktur kewenangan dan orientasi dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik. Kewenangan daerah sangat besar sesuai dengan paradigma otonomi yang luas, bulat dan utuh, sebaliknya kewenangan pusat dan provinsi sangat limitatif. Dalam prakteknya, kondisi ini sering meninggalkan persoalan, seperti mis-persepsi antara gubernur dan bupati/ walikota (Bali Post, 30/11-2004) dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pergeseran kewenangan dan orientasi tersebut, lebih memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik relasi kekuasaan antara daerah-daerah dengan pusat serta membuat daerah kabupaten/ kota diberikan keleluasaan untuk menghasilkan kebijakan daerah tanpa adanya campur tangan dari pusat. Pada tataran konseptual, praktek tersebut dilandasi oleh pemikiran Mawhood (1987) tentang desentralisasi politik, yakni devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke  daerah untuk mewujudkan persamaan hak-hak politik, akuntabilitas dan responsivitas lokal.

Untuk mencapainya, pemerintah daerah harus memiliki wilayah kekuasaan yang jelas, pendapatan daerah sendiri, DPRD yang mampu mengontrol eksekutif daerah, serta kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dengan begitu, desentralisasi politik akan mampu menciptakan democratic governance, dimana rakyat memiliki akses yang lebih besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah akan lebih responsif terhadap berbagai aspirasi dan tuntutan rakyat.

o Problema Otonomi

Namun, hingga akhir pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan menjelang pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terbukti masih banyak dijumpai ketidaksesuaian dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya.

Pertama, adanya persepsi bahwa provinsi tidak lagi memiliki otoritas administratif terhadap kabupaten/kota. Provinsi terkesan ‘takut’,  bahkan ‘minder’  untuk menyentuh domein pemerintahan kabupaten /kota, sehingga lebih bersikap menghindari kemungkinan munculnya tuduhan bahwa provinsi mencampuri urusan rumah tangga kabupaten/ kota. Desi Fernanda (2000), dan Tri Widodo (2001), menyebut keadaan di mana provinsi merasa kehilangan rasa percaya diri, takut dan minder untuk berurusan dengan kabupten/kota, sebagai sindrom inferioritas. UU No. 32 tahun 2004 agaknya berupaya mengadopsi problema ini dengan mempertimbangkan perlunya perhatian terhadap aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

Kedua, pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah, dari orientasi sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik, (dalam batas tertentu) telah memicu konsolidasi parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal, yang bisa menyuburkan berkembangnya “daerah-isme” secara berlebihan. Padahal, otonomi bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan,  sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), primordialisme, serta sikap intoleran terhadap orang atau kelompok lain.

Ketiga, implementasi otonomi daerah selama ini juga masih meninggalkan sejumlah persoalan seputar talik-ulur hubungan keuangan pusat dan daerah, hubungan eksekutif dan legislatif di daerah, serta penataan institusi dan mekanisme lokal. Akibatnya, penerapan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 lalu telah banyak menimbulkan perdebatan wacana, yang menyoroti berbagai persoalan __sebagian ditengarai akibat kelahiran prematur UU ini pada  5 tahun silam.

Akan tetapi, ada satu persoalan yang jarang dicermati, yaitu persoalan “keterbatasan cakrawala” dalam melihat proses otonomi itu sendiri. Otonomi daerah selama ini hanya dilihat dalam cakrawala geo-politik yang terbatas, sebagai proses “terlepasnya” daerah-daerah dari pusat, yang kemudian diberikan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks kajian budaya (cultural studies), cara pandang demikian menjadi parsial karena batas-batas geo-politik dan sosio-kultural sudah mencair dari kesatuan-kesatuan sosial yang ada sebelumnya. Implikasinya, provinsi /kabupaten / kota tidak lagi dapat menentukan, mendefinisikan diri dan lingkungannya dalam kerangka berpikir dan bertindak secara utuh sebagaimana sebelumnya.

o Prinsip Heteronomi

Dalam kondisi seperti itu, tidak berlebihan harapan untuk memaknai otonomi dalam kerangka perubahan kultural yang lebih luas dan holistik, yang didalamnya berbagai keuntungan bisa diperoleh. Konsepsi JF Lyotard (1989), misalnya, menekankan prinsip “pengaturan”, yang disebut: “postmodernisme”. Prinsip tersebut dibangun berdasarkan “dekonstruksi” terhadap apa yang disebut sebagai Narasi Besar (berbagai asumsi mengenai universalitas, homogenitas dan sentralitas), untuk kemudian berpencar ke arah “narasi-narasi kecil” (berbagai asumsi mengenai heterogenitas, pluralitas dan lokalitas). Oleh karena itu, kenyataan yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah multikulturalisme yang berusaha menembus “pengkotakan” dan batas-batas dualisme yang ada. Begitupun kewajiban yang sangat relevan bagi postmodernisme adalah kewajiban untuk menghormati hak-hak untuk berbeda secara budaya (the right of cultural diversity).

Sebagai realisasinya, Piliang (2003), menganjurkan agar perspektif untuk melihat otonomi diperluas, dengan melihat otonomi sebagai sebuah jaringan (web), yang di dalamnya dapat dibangun garis-garis hubungan antar budaya (trans-cultural) yang sangat kaya, inilah filsafat trans-politics. Di dalam jaringan kultural tersebut, setidak-tidaknya terdapat tiga relasi kultural yang dapat dibangun, yaitu antardaerah (local-local), antar daerah dan pusat (local-center), antara daerah dan unsur-unsur global (local-global).

Perspektifi otonomi demikian, diistilahkannya dengan heteronomi yakni sebuah prinsip pengaturan yang menghargai heterogenitas. Di dalamnya, keanekaragaman cenderung dilihat sebagai sebuah hal yang positif dan produktif dalam upaya pengembangan berbagai bentuk kreativitas (daerah, suku, agama). Berbagai unsur budaya yang plural diberikan hak hidup secara adil, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural.

Dengan paradigma heteronomi, otonomi daerah dipandang dari sudut postmodernisme dan multikulturalisme, yakni proses dekonstruksi terhadap struktur pemerintah Orde Baru, yang bersifat otoritarian-sentralistik. Lalu, dilanjutkan dengan proses rekonstruksi “narasi-narasi kecil”, berupa daerah-daerah otonom yang plural dan terpinggirkan, yang diharapkan dapat meregulasi dirinya masing-masing.  Tahap ini perlu “pengaturan bersama” agar narasi-narasi kecil tersebut  tak berubah wujud menjadi “fasis-fasis kecil”, yang didasari oleh primordialisme. Setiap komunitas dibiarkan hidup dengan wacana dan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah “jalan” sebagai bentuk kehidupan yang diakrabi, menjadi sebuah tradisi. Tradisi semacam ini dengan “rasionalitas lokal” masing-masing dapat diketegorikan ke dalam terminologi Kuhn (1962) sebagai “paradigma”, yang dalam realitas masih sangat membutuhkan toleransi.

Oleh sebab itu, dalam implementasi UU No. 32 tahun 2004 ke depan, otonomi daerah seyogianya dilihat (kembali) sebagai “persoalan bersama”, yang di dalamnya daerah tidak saja memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), tetapi juga “nasib” daerah tetangganya, atau sebaliknya (prinsip toleransi). Artinya, lewat prinsip otonomi, daerah tidak hanya memanfaatkan peluang “kebebasan bertindak” yang diperoleh, tetapi juga dapat mengembangkan sikap dialogis, sikap negosiatif, sikap saling persuasif, sikap komunikatif, dan sikap saling pengertian yang mutual.

Dengan paradigma heteronomi tersebut juga terkandung semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, trans-kultural, multikulturalisme, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis. Semuanya itu, merupakan fondasi dan strategi budaya otonomi daerah dalam rangka membangun masa depan bersama yang lebih baik.

Read Full Post »

DESENTRALISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI/ KPK(PERSPEKTIF YURIDIS PEMBENTUKAN KPK DI DAERAH

 

Oleh: I Gede Artha, SH., MH. (dosen FH Unud, Denpasar)

___________________________________________________________

 

A. Latar Belakang

 

Fenomena, fakta serta isu hukum yang merebak dalam supremasi hokum (supremacy of law) di Indonesia khususnya tindak pidana korupsi dan mafia peradilan umumnya bukan lagi merupakan konsumsi dan suguhan bahan perbincangan baru di kalangan publik.

Ketidakberhasilan aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan menjadikan masyarakat skeptis, sinis serta cenderung memberikan penilaian negatif dan aprosiasi terhadap institusi yang telah ada tersebut.

Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum yang secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Dalam rangka mewujdkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Semua kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut bernama Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan , penyidikan, dan penuntutan.

Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Dengan dampak dan kompleksnya yang demikian luas serta khusus yang dimiliki oleh Tindak Pidana Korupsi ini sudah pasti banyak menimbulkan problem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia, Seperti adanya konflik kewenangan diantara aparat penegak hukum seperti antara kepolisian dengan kejaksaan yang sama-sama diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menyelidiki perkara korupsi, terlebih lagi setelah lahirnya KPK yang kedudukannya sebagai porsi lembaga negara yang diberi ewenang oleh UU demikian luas secara multifungsi seperti penyelidik, penyidik, serta penuntut tindak pidana korupsi.

Dari paparan penyaji yang terurai di atas sehingga fenomena korupsi di Indonesia akan menampakkan problema-problema hukum yang perlu mendapat fokus kajian serta bahasan seperti aspek yang menyangkut :

1. Apakah urgen dibentuk KPK (Daerah) ataukah dalam bentuk pendesentralisasian dari KPK pusat ?

2. Apa yang menjadi alasan mendesentralisasikan KPK tersebut ?

3. Bagaimana teknis pendesentralisasian KPK tersebut ?

4. Bagaimana prosedur yang mesti ditempuh dalam pendesentralisasian KPK tersebut ?

5. Apa implikasi yang kemungkinan muncul dengan adanya pendesentralisasian KPK tersebut ?

 

B. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi dan Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sifat ataupun ciri Tindak Pidana Korupsi (TPK) diberikan penggolongan (tipologi) sebagai bentuk kejahatan dengan berbagai istilah hukum beragam seperti : TPK sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crime) – (Romli Amasasmita, 2004 : 48). TPK sebagai bentuk transnasional crime (Romli Atmasasmita, 2004 V ). TPK : digolongkan sebagai kejahatan White Collar Crime (Baharuddin Lopa, 2001 : 87). TPK tergolong kejahatan kotemporer, kejahatan konvensional dengan dimensi baru. TPK : tergolong ke dalam Tindak Pidana Khusus.

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia yang diawali pada dekade 1957 hingga sekarang belum berhasil optimal dalam memberantas TPK tersebut, berbagai upaya telah dilakukan mulai dari kebijakan legislasi berupa pembuatan UU serta diikuti usaha-usaha pemberantasan UU (law reform) dari awal terbitnya UU No. 24 Tahun 1960 hingga usaha pemerintah menempuh berbegai kebijakan sampai di undangkannya UU No. 31 Tahun 1991 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah kebijakan pemerintah sampai dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai perintah UU No. 31 Tahun 1999 Ps. 43 tersebut merupakan usaha terakhir pemerintah RI selama ini dalam upaya memberantas Tindak Pidana Korupsi lewat lembaga negara yang khusus ini sebagai akibat sulitnya dalam memberantas korupsi yang telah terjadi di Indonesia.

Berbagai pandangan serta sorotan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sulit dilakukan, bagaikan lingkaran setan yang tak berujung pangkal (Andi Hamzah, 2005 : 2), berlanjut pernyataan korupsi di Indonesia sudah mencapai titik hadir.

Dengan fakta kondisi yang demikian maka penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan langkah-langkah secara khusus, melalui extra legal instrumen kebijakan pidana (criminal policy) secara kongkritnya melalui kebijakan penal dan non penal.

Kebijakkan Penal (Hukum Pidana) di bidang TPK, seperti: Legislastion reform UU PTP korupsi (baik secara parsial maupun mengganti UU PTP korupsi. Menerapkan hukum acara yang khusus (lex spesialis), menyipang dari hukum acara yang umum. Penerapan bebean pembuktian terbalik pada TPK. Sistem pemidanaan minimum dan maksimum khusus dalam TPK

Kebijakan Non Penal untuk Pemberantasan TPK

Membentuk lembaga khususÒ KPK.

Melibatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan TPK (PP No. 71/2000).

Melibatkan institusi aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan/atau kejaksanaan dalam pemberantasan TPK, disamping ada KPK (diakui sebagai lembaga negara) disini melahirkan konflik kewenangan sekaligus konflik norma dalam penanganan korupsi.

Kriminalisasi terhadap perbuatan gratifikasi (Ps : 12.B dan Ps 12.C – UU 20/2000).

Dalam rangka pengawasan yang efektif anggaran di daerah sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah eksistensi KPK di daerah perlu diberdayakan secara optimal.

Di samping kebijakan penal dan non penal yang mesti dilakukan dalam pemberantasan korupsi, dukungan dan dorongan kalangan teoritis serta praktisi melalui doktrinnya juga sebgai pemicu dan dorongan moril dalam usaha pemberantasan TPK seperti disuarakan oleh para pakar hukum seperti :

Prof. Ahmad Ali menyatakan :

Dalam penanganan korupsi, satu-satunya cara adalah bahwa menetapkan bahaya korupsi sebagai keadaan yang abnormal, ini juga ditangani dengan cara-cara abnormal dan bukan lagi dengan cara-cara normal seperti yang masih dilakukan pemerintah sekarang, saya setuju dengan pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH bahwa sudah saatnya bengsa Indonesia mencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat. Karena keadaan darurat, maka juga mesti ditangani dengan cara-cara berpikir darurat, cara bertindak darurat, dan dengan petinggi hukum yang mampu melakukan terobosan yang bersifat “darurat” (Ahmad Ali, 2003 : 16).

Prof. Barda Nawawi Arif menyatakan :

Masalah korupsi syarat dengan berbagai kompeksitas maka seyogyanya ditempuh “Pendekatan Integral” tidak hanya melakukan law reform tetapi juga seyogyanya disertai dengan “social, economic, political, cultural, moral, dan administrative reform (Barda N, 2003 : 66)

Senada dengan pendapat diatas dalam penanganan korupsi dilakukan melalui pendekatan integral (komprehensif) ini dinyatakan pula oleh Ibrahim Shihata, bahwa upaya penanggulangan korupsi (efforts to combat corruption) harus ditempuh melalui “economic reform, legal and judicial reform, administrative (civil service) reform, other institutional reforms, moral reform, dan international measures”(Barda N, 2003 : 67)

 

C. Eksistensi dan Karakteristik Lembaga KPK

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang :

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggaraan negara,

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pula :

a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ;

b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjaankan tugas dan fungsinya ;

c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku ;

d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif , akomodatif, dan selektif ;

e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK.

 

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK

  1. Tugas KPK

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 6 UU No. 30/ 2002)

 

 

  1. Wewenang KPK

a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;

b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;

d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tinak pidana korupsi;

e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 UU No. 30/ 2002);

f. Wewenang lain bisa dilihat dalam Pasal 12, 13, dan 14 UU No. 30/ 2002.

 

  1. Kedudukan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi (Ps : 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2002).

Lebih lanjut Ps. 54 menggariskan :

(1) Pengadilan Tipikor berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Untuk pertama kali Pengadilan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Indonesia.

3) Pembentukan pengadilan Tipikor selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan keputusan presiden.

Dengan kedudukan KPK seperti tersebut diatas dapat ditafsirkan secara sistematis bahwa segala fungsi dan kewenangannya bukan saja penyelenggara negara dengan konsentrasi melakukan pemberantasan korupsi ditingkat pusat, juga berperan mencegah serta memberantas TPK sampai ke tingkat daerah baik kabupaten/kota di seluruh wilayah hukum negara RI. Dengan tugas dan kewenangan serta kedudukan dimiliki KPK, lembaga negara ini tampak adanya pemberian fungsi kepada KPK oleh UU yang berupa desentralisasi wewenang dalam pemberantasan TPK, yang kewenangan ini pada mulanya hanya dimiliki oleh jajaran aparat penegak hukum seperti kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut) kewenangan KPK dimaksud tampak dalam hal-hal seperti berikut :

  1. KPK dapat menyusun jaringan kerja (networking).
  2. KPK berfungsi sebagai pemicu dalam pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism).
  3. KPK berfungsi melakukan supervisi dan pemantau institusi yang telah ada.
  4. KPK dalam keadaan tertentu dapat mengambil tugas dan wewenang penyelidikan, penyidik, dan penuntutan (superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan (penjelasan umum UU 30/2002).
  5. KPK sebagai lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun (Ps : 3 UU 30/2002).
  6. KPK dapat membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan peradilan umum (Ps : 53- 50/2002).
  7. Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua pPengadilan Negeri (Ps :47-30/2002).
  8. KPK dapat mengambil alih semua tindak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK yang proses hkumny belum selesai pada saat terbentuknya KPK.

Dapat dirangkum bahwa peran serta fungsi KPK sebagai lembaga negara (Ps 3-UU 30/2002) yang khusus bertugas mencegah dan memberantas TPK, serta pimpinan KPK sendiri termasuk pejabat negara (Ps : 21 ayat (3) UU No. 30/2002), secara kelembagaan memegang peran multifungsi seperti :

KPK  dapat melakukan jaringan kerja (networking) dengan aparat penegak hukum.

KPK  sebagai counterpartner sesama atau antar penegak hukum.

KPK sebagai trigger mechanism (pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada).

KPK sebagai superbody dalam pemberantasan TPK.

KPK  sebagai lembaga negara (Ps 3 – UU 30/2002).

Dari peran yang tampak seperti superior tersebut bukan berarti KPK dapat memonopoli dalam pemberantasan TPK di Indonesia, karena walaupun KPK diakui sebagai lembaga negara, bukan berarti lembaga ini sebagai aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa dan hakim) yang memiliki wewenang yang tetap lebih luas selaku aparat penegak hukum yang masuk dalam lingkup lingkaran sistem peradilan.

Pembatasan kewenangan KPK tampa seperti tersurat dalam Ps : 40 UU 30/2002 yakni “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara TPK”.

Berarti kewenangan mengeluarkan SP3 dan SKP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan/atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara) tetap ada di tangan kepolisian dan kejaksaan selaku penyidik dan penuntut TPK.

Namun pada prinsipnya KPK sebagai lembaga khusus dibentuk oleh pemerintah lewat kebijakan legislasi sebagai bentuk kebijakan kriminal secara non penal dalam rangka memerangi TPK yang merupakan amanat UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, secara arif dan bijaksana kita tidak perlu mempertentangkan secara teori yang menyangkut kewenangan/norma yang timbul sebagai ekses terbentuknya KPK, kredibilitas dalam kinerjanya dan lain-lain. Sepanjang hasil yang dapat ditunjukkan kehadapan publik oleh KPK dalam memberantas korupsi didapat hasil yang menggemberikan.

 

  1. Persepektif Yuridis Lembaga KPK dalam Pemberdayaan KPK di Daerah

 

Untuk langkah ke depan KPK sangat urgen dan merupakan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam kiprahnya mencegah dan memberantas TPK yang marak terjadi di setiap lini institusi pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sebagai konsekuensi logis penerapan UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004, berimplikasi resiko yuridis pula akan pengawasan setiap anggaran daerah kabupaten/kota yang dituangkan dalam APBD.

Sebenarnya isu pemberantasan korupsi bukan hanya merupakan wacana lokal (daerah), bahkan sudah menjadi komitmen nasional, regional bahkan internasional, semua negara di dunia khususnya negara-negara berkembang sepakat untuk menyatakan perang membasmi korupsi (A war againts corruption).

Produk legislasi di bidang pemberantasan korupsi bagi Indonesia melalui berbagai UU sampai peraturan pemerintah tidak terhitung banyaknya, salah satunya berupa INPRES RI No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, yang terakhir sudah tentu tumpuan dan harapan semua justsiabellen tertumpu pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang dioperasionalkan oleh KPK, lewat UU No. 30 Th 2002, disamping UU lain yang dimiliki oleh jajaran aparat penegak hukum.

Bertitik tolak dari keinginan memberdayakan KPK di daerah kabupaten/kota ataupun tingkat provinsi sebagai ujung tombak penyelenggara negara, yang notabene korupsi seringan muncul pada instansi/pejabat penyelenggara negara atau pada jajaran aparat penegak hukum, yang sekaligus tugas pokok penanganannya adalah KPK sendiri (sesuai amanat Ps : 11 UU 30/2002).

Untuk adanya keberadaan KPK atau berdirinya KPK di daerah adalah dimungkinkan , dengan alasan/pertimbangan-pertimbangan antara lain :

  1. Yuridiksi / kedudukan hukum KPK serta tanggung jawab yang diemban meliputi : seluruh wilayah negara RI (Ps : 19 ayat (1) UU : 30/2002).
  2. Dimungkinkan KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi (Ps :19 ayat 12).

Ketentuan Pasal 19 di atas hanya memberikan peluang alternatif untuk terbentuknya KPK lokal di tingkat provinsi, bukan di kabupaten/kota, sedangkan otonomi daerah sesuai UU No. 22/1999 jo UU 32/2004 otonomi berlaku didaerah kabupaten/kota.

Namun terlepas dari ruang pemberlakuan otonomi daerah tersebut, soal pemberdayaan KPK yang selama ini terpusat berada di pusat (Ibu kota negara RI), secara teknis dan operasional KPK semestinya dapat berkiprah di daerah seperti yang telah dilakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di daerah, tergantung tingkat kualitas dan kerumitan kasus korupsi yang muncul di daerah.

Sebagai alternatif serta implikasi sosio yuridis eksistensi KPK ke depan dapat diwujudkan dengan bentuk-bentuk antara lain :

  1. Membentuk KPK di tiap daerah Provinsi yang secara strutur organisatoris tetap bertanggungjawab pad KPK pusat
  2. Membentuk kerja sama yang digalang/digagasa oleh daerah baik kabupaten/kota ataupun provinsi dengan KPK pusat dalam bentuk Kormonev ( Koordinasi Monitoring dan Evaluasi). Percepatan Pemberantasan Korupsi di daerah kabupaten/kota atau provinsi yang di dalamnya ada unsur –unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BPK, LSM, Perguruan Tinggi, dibawah kendali Bawasda daerah kabupaten/kota atau provinsi.

(Seperti yang sudah diterapkan oleh Kota Madya Denpasar, mulai tahun 2006-sekarang) dan beberapa kabupaten/kota di Indonesia.

  1. Dalam mendirikan KPK lokal (di daerah) secara kelembagaan yang mandiri atau tidak terikat dengan KPK pusat, jelas bebannya berat dari segi waktu, finansial, perangkat UU, SDM dsb.
  2. Dengan pembentukan KPK yang merupakan bagian dari KPK pusat/adanya desentralisasi KPK pusat pada daerah, memang akan sangat menunjang tugas-tugas KPK pusat yang ada di daerah, serta beban KPK pusat akan tambah ringan, serta hasil yang diharapkan di daerah akan lebih optimal, rasa keadilan dalam penanganan TP Korupsi yang terjadi di daerah akan langsung diketahui oleh masyarakat setempat.
  3. Dengan pembentukan KPK di daerah walau pun status lembaganya perpanjangan tangan KPK pusat kinerjanya akan mudah diakses publik serta korupsi dapat dicegah sedini mungkin (pencegahan secara preventif), sehingga korupsi dapat ditekan.
  4. Dengan mendesentralisasikan kewenangan KPK pusat pada KPK daerah secara prosedural akan memangkas berokratisasi administratif peradilan yang bisa ditempuh dengan cepat, lebih sederhana dan biaya lebih ringan, hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan mekanisme peradilan korupsi sesui asas trilogi peradilan.
  5. Alternatif terakhir bila pemerintah belum mampu secara finansial mendirikan KPK di daerah-daerah sesuai amanat UU Ps. 19 ayat 2 UU 30/2002 untuk sementara KPK pusat harus mengikat kerjasama dengan kabupaten/kota atau provinsi melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) atau dituangkan dalam MOU (Memory of Understanding) membentuk koordinasi monitoring dan evaluasi . Percepatan Pemberantasan Tinak Pidana Korupsi (KOMONEV), agar kinerja KPK dapat menjangkau seluruh wilayah/daerah yang ada di Indonesia.

 

 

 

E. Penutup

1. Simpulan

Dari paparan dan kajian terhadap eksistensi KPK serta kiprahnya di daerah untuk masa-masa mendatang dalam memberantas TPK dapat disimpulkan hal-hal berikut :

    1. TPK yang telah tergolong ke dalam bentuk extra ordinary crimes, white collar crimes, kejahatan kotemporer, transnational crimes, dalam pemberantasannya perlu pendekatan holistik baik melalui kebijakan penal maupun non penal secara integral dan terpadu.
    2. Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan kebijakan legislasi secara hukum pidana substantif maupun acara penyimpangan (lex specialist) yang sifatnya extra legal instrumen.
    3. Pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan lembaga khusus, seperti KPK sebagai lembaga negara extra judicial agar memiliki peran dan wewenang yang independen serta impartialitas dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah.
    4. Eksistensi lembaga KPK bukan dipandang memonopoli/ mengambil alih peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi namun KPK berperan multifungsi sebagai supervisi, trigger mechanism, pengkoordinasi, dan bukan diartikan superbody dalam arti sempit.
    5. Keberadaan KPK di daerah-daerah sangat perlu dibentuk dan diberdayakan peran dan wewenangnya, terlepas bentuknya dengan mengemban wewenang desentralisasi ataupun mandiri di tiap kabupaten/ kota atau provinsi.

 

  1. Saran

Untuk langkah ke depan perlu dibentuk lembaga pengawas terpadu, yang diambil dari sub-sub unsur struktur/ institusi aparat penegak hukum yang bertugas mengawasi kinerja semua struktur/ institusi aparat penegak hukum termasuk lembaga negara yang notabene lembaga KPK tergolong didalamnya. Lembaga pengawas terpadu ini bertugas menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, supervisi, evaluasi (pengawasan dalam arti luas dan menyeluruh) secara independen, impartialitas dan terpadu, sesuai sistem peradilan Indonesia terpadu (Integrated Criminal Justice System).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Disampaikan dala Focus Group Discussion (FGD), Kerjasama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unwar dengan S2 Ilmu Politik UGM, pada Kamis dan Jumat, 22 dan 23 Mei 2008 di Denpasar

Read Full Post »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.677 pengikut lainnya.