Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Administrasi dan Pelayanan Publik’ Category

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

SIPKD DAN KRITIK TERHADAP DIKTI

 

Oleh: Lukito

 

Baru-baru ini dosen di Indonesia dihebohkan oleh instruksi dari Ditendik, Dikti untuk mengisi form online Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen (SIPKD). Kalau mendengar dan membaca komentar para dosen, kehebohan ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang menyangkut 3 perkara: 1) kebijakan Dikti, 2) aplikasi SIPKD, dan 3) implementasi SIPKD.

Mari kita lihat satu persatu.

Instruksi Dikti kepada semua dosen yang sudah ber-NIDN untuk mengisi SIPKD sekali lagi  menunjukkan niat Dikti untuk mengontrol semua aspek manajemen pendidikan tinggi di Indonesia, bahkan sampai ke hal-hal terkecil sekalipun. Dulu ada EPSBED yang kemudian berubah menjadi PDPT yang berhasrat merekam data akademik sampai ke program-program studi. Tahun kemarin ada program pemutakhiran data dosen, dan tahun ini muncul SIPKD. Besok entah ada apa lagi. Intinya, Dikti ingin mengurusi semuanya.

Pertanyaan saya sederhana: perlukah itu? Saya tidak tahu apa alasan Dikti mencoba menanamkan grip kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan akademik. Mungkin Dikti ingin melindungi kepentingan masyarakat dari praktek-praktek yang tidak baik (karena memang ada kejadian seperti itu). Mungkin Dikti ingin transparan, mereka ingin bisa menjawab dengan baik jika ditanya oleh masyarakat tentang serba-serbi pendidikan tinggi di Indonesia. Jika demikian halnya, itu memang niat yang mulia, tetapi tidak bisakah dicari cara lain yang lebih baik?

Saya jadi teringat kerangka pengembangan pendidikan tinggi jangka panjang (KPPTJP) Indonesia periode 2003-2010. Di dalam kerangka pengembangan tersebut, salah satu strategi yang digunakan adalah pemberian otonomi yang lebih besar bagi perguruan tinggi dalam menjalankan kehidupannya. Otonomi ini penting karena perguruan tinggi mengemban misi pengembangan SDM dan keilmuan. Pengembangan SDM dan keilmuan adalah perjalanan eksploratif dalam ranah intelektual. Kita berurusan dengan mahasiswa sebagai obyek yang akan dibentuk, bukan hanya kompetensi intelektualnya tapi juga karakternya. Kita juga harus melakukan penelitian dan pengembangan di area-area keilmuan yang belum banyak dijelajahi. Semua itu memerlukan cara pandang dan pendekatan yang terukur dan spesifik, disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi perguruan tinggi. Pengakuan terhadap kekhasan perguruan tinggi inilah yang kemudian membuat Dikti menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator, dan secara bertahap menyerahkan urusan pengelolaan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi, sesuai dengan kemampuannya. Sayangnya cara pandang itu telah berubah, dan Dikti lebih banyak memainkan peran sebagai pengontrol daripada fasilitator.

Kembali ke masalah SIPKD, tidak bisakah Dikti menyerahkan urusan pembinaan karir dosen ke perguruan tinggi? Dosen adalah aset perguruan tinggi, sehingga menjadi hal yang wajar jika manajemen dan pembinaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang menaunginya. Sebenarnya dengan kerangka otonomi, baik perguruan tinggi maupun Dikti sama-sama dimudahkan. Perguruan tinggi merasa nyaman karena memiliki otoritas penuh, dan Dikti juga tidak terbebani oleh masalah-masalah teknis dan detil, sehingga bisa berkonsentrasi pada pengembangan regulasi dan kebijakan yang lebih strategis. Urusan kenaikan pangkat/jabatan, biarlah perguruan tinggi yang menanganinya, paling tidak sampai jenjang tertentu. Kalau Dikti memerlukan data, mintalah saja pada perguruan tinggi, tidak usah berambisi mengumpulkan data sendiri. Dikti cukup menentukan data apa saja yang harus disediakan, dalam format seperti apa, dan kapan harus tersedia. Biarlah perguruan tinggi yang mengurus pengumpulan dan penyimpanannya.

Hal yang sama juga berlaku untuk PDPT, Simlitabmas, dan program-program lain yang arahnya memusatkan pengelolaan data di Dikti.

Jika perguruan tinggi dianggap belum mampu diberi otonomi, maka menjadi tugas Dikti untuk memberdayakannya. Dikti dapat menyelenggarakan program-program hibah untuk penguatan kelembagaan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. By design sebenarnya program-program hibah itu bertujuan baik, jika ada yang tidak tepat sasaran, implementasinyalah yang harus diperbaiki.

Problem kedua adalah aplikasi SIPKD itu sendiri.

Secara desain, aplikasi SIPKD tidak didesain secara baik. Sebenarnya ada beberapa kelemahan yang teramati, tetapi saya hanya akan menyampaikan dua hal yang sangat fatal. Pertama, SIPKD disampaikan ke dosen dengan username dan password default, berupa NIDN. Ini adalah hal yang amat sangat fatal. Password itu sesuatu yang sangat personal, sehingga tidak boleh disebarkan secara terbuka. NIDN itu informasi publik, dan jika digunakan sebagai password, dapatkah data kita dikatakan aman?

Mungkin admin SIPKD merasa kesulitan untuk membuat password yang unik untuk masing-masing dosen dan menyampaikannya secara rahasia ke tiap dosen, sehingga akhirnya diambillah jalan yang mudah ini. Jika demikian halnya, maka saya pertanyakan kembali: mengapa harus Dikti yang melakukan pengumpulan data ini? Mengapa tidak diserahkan saja ke perguruan tinggi masing-masing?

Mungkin admin SIPKD berpikir, toh di dalam sistem ada menu untuk mengganti password. Pertanyaan saya: berapa banyak dosen yang dengan segera mengganti passwordnya? Selama saya menulis artikel ini, saya iseng mengakses SIPKD dengan beberapa NIDN yang random, dan saya bisa masuk ke account-account dosen lain. Kalau mau, saya bisa saja mengubah, menambah, atau menghapus data di account tersebut.

Well…kalaupun datanya rusak atau hilang, toh bisa saja diisi ulang dan diunggah lagi. Nah, jika ada pemahaman seperti ini yang muncul, apalagi jika yang bilang seperti itu adalah admin SIPKD, jangan harap SIPKD akan sukses. Jika tidak ada kesadaran tentang keamanan data, maka data yang ada dalam SIPKD tidak akan dipercaya. Yang berbahaya adalah konsekuensinya: bagaimana kemudian SIPKD akan dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja dosen dan pemrosesan kenaikan pangkat/jabatan jika datanya tidak dipercaya?

Kesalahan fatal kedua adalah tidak adanya verifikasi data dalam SIPKD. Dalam form-form isian SIPKD tidak ditemui adanya verifikasi terhadap apa yang diisikan oleh dosen. Demikian pula dengan form-form unggahan dokumen. Apapun yang saya isikan dan saya unggah akan diterima oleh sistem dan dimasukkan ke dalam basis data. Isian saya kosongkan, atau saya mengunggah sembarang file juga akan diterima sistem. Herannya, meskipun isian data saya tidak lengkap atau keliru, saya masih bisa mendapatkan predikat ‘M’ alias memenuhi syarat. Amazing!

Apa kira-kira konsekuensi dari situasi tersebut? Berhubung instruksi Dikti selalu disertai dengan ancaman (tunjangan serdos diputus, tidak bisa memroses kenaikan jabatan, dsb), maka dosen-dosen pada akhirnya akan mengisi SIPKD (entah dengan sukarela atau terpaksa). Yang perlu disadari (terutama oleh pengembang aplikasi SIPKD) adalah bahwa tidak semua dosen bersemangat mengisi dan/atau memiliki berkas yang lengkap. Bisa saja dosen mengisinya asal-asalan, tidak lengkap, atau mengunggah berkas yang keliru. Saya memang tidak punya data valid tentang hal ini, tetapi sampling sederhana di lingkungan sekitar saya menunjukkan kecenderungan tersebut. Lantas apa yang terjadi dengan basis data SIPKD? Sebagian akan berisi sampah. Dan kita bisa membayangkan data sampah digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Pastilah mengerikan hasilnya.

Dikti mungkin akan “memaksa” para dosen untuk mau mengisi dengan benar dan lengkap, dan meletakkan tanggungjawab dan konsekuensi sepenuhnya pada dosen. Resiko ditanggung dosen sendiri jika isiannya keliru atau tidak lengkap. Jika hal ini terjadi, saya membayangkan akan terjadi chaos yang luar biasa karena banyak dosen yang tidak siap untuk mengisi apa yang diminta dalam SIPKD. Berapa banyak di antara mereka yang menyimpan SK-SK penugasan? Berapa banyak yang punya bukti-bukti kegiatan yang harus diunggah? Tunjangan serdos yang akan terputus, kenaikan jabatan yang tertunda, jumlah protes dan keluhan yang meroket, dan berbagai ketidakberesan lainnya pasti akan muncul. Jika skala chaosnya cukup masif, saya khawatir Dikti tidak bisa menanganinya dengan baik dan ini akan menjadi backfire bagi Dikti.

Sekali lagi, kalau menurut saya, daripada Dikti berurusan langsung dengan dosen, mengapa tidak meminta perguruan tinggi saja yang menanganinya? Jelas lebih ringan dan mudah.

Problem ketiga dari SIPKD terkait dengan implementasinya.

Banyak dosen bilang jika menjelang deadline yang terdahulu, aplikasi SIPKD tidak bisa diakses. Berarti kemungkinan besar ada masalah di backend (sisi server). Seharusnya Dikti paham bahwa sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, server (hardware dan softwarenya) dan infrastruktur pendukungnya harus disiapkan dengan baik.

Jika saya mengamati perbincangan di kalangan dosen hari-hari belakangan ini, banyak di antara mereka yang bingung dengan pengisian SIPKD. Banyak masalah yang ditanyakan, tetapi herannya tidak ada saluran resmi dari Dikti yang merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut. Memang Dikti sudah melakukan sosialisasi kepada para wakil perguruan tinggi, tetapi para wakil tersebut juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari para dosen. Akan lebih baik jika Dikti membuat FAQ dan jawaban-jawabannya. Ada baiknya ada help desk online, sehingga dosen bisa menyampaikan keluhan dan mendapatkan jawaban langsung dari Dikti.

Repot? Jelas. Bagaimana supaya tidak repot? Mudah. Kembalikan urusan ini ke perguruan tinggi. Masa Dikti harus direpotkan dengan urusan detil macam begini?… Description: :)

Terakhir, cara Dikti dalam memberikan instruksi yang selalu disertai dengan ancaman  rasanya kurang elegan. Ancaman itu biasanya diberikan pada orang-orang yang tidak menurut (pembangkang). Banyak dosen yang sebenarnya mau memenuhi instruksi Dikti, hanya saja mereka memerlukan bantuan untuk dapat menjalankannya dengan baik. Yang mereka perlukan adalah dukungan dan bantuan, bukan ancaman.

Sebagai penutup, saya juga mendengar beberapa ungkapan sarkastis tentang SIPKD. Katanya SIPKD ini, seperti juga beberapa program sebelumnya, lebih berorientasi proyek. Fire-and-forget, dibuat-lalu-lupakan. Saya biasanya tidak tertarik menanggapi ungkapan sinis seperti itu, tapi kali ini, jika SIPKD dijalankan dengan cara seperti sekarang ini, hati kecil saya menyetujui ekspresi sinis itu. Biarlah SIPKD yang sekarang ini hilang terbawa waktu. Tapi kemudian saya menyusulinya dengan doa: semoga Dikti bisa lebih bijaksana dalam menjalankan perannya, dan menyempurnakan sistem SIPKD dan implementasinya sehingga SIPKD tidak menjadi Sistem Informasi Penyebab Keresahan Dosen.

    Diunduh dari http://lukito.staff.ugm.ac.id/2013/12/23/sipkd-dan-kritik-terhadap- dikti/  oleh WGS

Read Full Post »

INTEGRITAS BAGI PEJABAT PEMERINTAH

 Oleh Wayan Gede Suacana

Sampai dengan penghujung tahun 2013, reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak 15 tahun silam ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan terutama  menekan perilaku birokrasi yang korup. Lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) masih menempatkan Indonesia berada di empat negara terbawah dalam urutan tingkat korupsi. Reformasi internal birokrasi belum efektif dalam memberantas korupsi. Kelemahan dan kegagalan pada sistem birokrasi pemerintah dengan indikasi perilaku koruptif berakibat pada semakin pudarnya integritas para pejabat pemerintah.

Integritas pejabat pemerintah mencakup seluruh konsep etis dan moral dalam diri seorang pejabat pemerintah yang profesional. Profesionalisme pejabat pemerintah tidak  hanya penguasaan kemampuan teknis dan ketangguhan emosi, tetapi juga konsistensi dalam menerapkan perilaku integritas. Di satu sisi integritas merupakan sebuah karakter kunci bagi pejabat pemerintah, karena dengan itu ia akan mendapatkan kepercayaan (trust) dari bawahannya. Sebaliknya, kemerosotan integritas pejabat pemerintah akan merusak keadaban publik yang diiringi dengan potret buram wajah politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi keadaban ini membuat masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang dipicu oleh perilaku pejabat pemerintah yang tidak berintegritas.

Oleh karena itu dalam kitab Arthasastra  ditegaskan bahwa pejabat pemerintah berkewajiban mewujudkan kebaikan bagi rakyatnya. Menurut Kautilya, penulis buku ini, pejabat pemerintah yang berintegritas harus lebih banyak menyediakan waktu untuk rakyat. Ia harus bisa membagi waktu: 4 jam untuk istirahat, 3 jam untuk makan dan hiburan, serta selebihnya diabdikan kepada rakyat. Jadi, seorang pejabat pemerintah harus rela mengorbankan sebagian besar waktunya untuk melayani kepentingan rakyat.

Ada lima pilar integritas bagi pejabat pemerintah sebagai persiapan melakukan tugas pelayanan (seva) bagi rakyat dan negara. Pertama, sathya, memegang teguh kebenaran dalam tugas dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktikkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.  Kedua, dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. Ketiga, shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Keempat, prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan bawahan bahkan masyarakat dalam satu kesatuan. Pejabat pemerintah yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan masyarakat yang sebenarnya. Kelima, ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan seseorang tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pejabat pemerintah akan dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai abdi masyarakat yang sesungguhnya.

Penulis, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Warmadewa

 

Read Full Post »

PEMERINTAH  SEBAGAI ABDI MASYARAKAT

Oleh Wayan Gede Suacana

Perilaku ideal pemerintah sebagai abdi masyarakat terlihat dari peningkatan kualitas layanan publik yang meliputi aspek responsivitas,  akuntabilitas, dan efisiensi. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Sementara aspek akuntabilitas  mengisyaratkan agar pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan  kesamaan akses setiap warganegara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang dibutuhkan. Proses dan harga layanan publik juga harus transparan dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Sedangkan aspek efisiensi meliputi pemenuhan pelayanan publik yang cepat, murah, serta hemat tenaga.

Namun dalam kenyataannya hingga kini berbagai keluhan dan kritikan masih kerap ditujukan kepada kinerja pemerintah. Kemerosotan kinerja aparatur pemerintah yang menjadikan kondisi birokrasi belum ideal dan tidak efisien tersebut terletak pada struktur, sistem, prosedur dan perilaku para birokrat yang bersumber pada beberapa masalah pokok, yaitu patologi birokrasi dan maladministrasi, berupa penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang berimplikasi pada korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kondisi seperti itu, birokrasi pemerintah memosisikan diri sebagai “master” atau “boss” dan mengabaikan fungsi terpentingnya yaitu sebagai abdi masyarakat dan agen pelayanan publik. Padahal, dalam perspektif diakronik, sesungguhnya telah terjadi beberapa kali pergeseran paradigma fungsi birokrasi pemerintah dari model administrasi publik tradisional ke  model manajemen publik baru dan model pelayanan publik baru yang semakin mengokohkan fungsi sewaka dharma bagi aparatur pemerintah.

Untuk meningkatkan fungsi layanan publiknya, aparatur pemerintah  harus bertindak lebih profesional dan percaya diri (self confident) dalam memecahkan masalah publik demi kesejahteraan rakyat. Profesionalisme aparatur meliputi tiga aspek tanggung jawab yaitu akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas.

Aspek akuntabilitas  mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat selaku pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas. Oleh karenanya, aparatur pemerintah harus mempunyai responsibilitas (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Integritas dan etika pemerintahan dipakai landasan sikap dan  perilaku, berupaya meningkatkan kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek responsivitas menghendaki agar layanan publik yang diberikan mencerminkan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat.

Agar aparatur pemerintah lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat,  Osborne dan Plastrik (1997) mengenalkan ide Citizen’s Charter (kontrak pelayanan), yakni adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan para pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pelanggan dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. Dengan begitu, tugas aparatur pemerintah adalah sebagai abdi dan membawa mandat ke arah pelayanan bagi kepentingan rakyat.

Orientasi birokrasi hendaknya diarahkan kembali kepada komitmen untuk  menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis) serta hemat tenaga. Kinerja apatur pemerintah diarahkan untuk mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi pemerintah mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok itu sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (impersonal), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman (meritokrasi) bukan berdasarkan kedekatan dan hubungan kerabat (patronase), mencegah penyalahgunaan kewenangan dan jabatan, mempunyai prosedur kerja baku (SOP) yang jelas, sistem administrasi yang baik, pemberian reward dan punishmnent, serta penerapan sistem manajemen mutu layanan publik yang konsisten dan berkelanjutan.

Penulis, dosen Ilmu Pemerintahan dan Kepala LPM Universitas Warmadewa

 

Read Full Post »

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROFESIONALISME BIROKRASI[1]

Wayan Gede Suacana[2]

Every public administrator must keep his ears open to hear the voices of the people as they express                         theire changing needs.

Of course he will recognize that the people will demand of their legislative representative                                                      more services and lower costs

(Major Zeidler)

Setahun sudah kepemimpinan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernurnya AA Gede Ngurah Puspayoga yang mengusung program Bali Mandara (Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera). Rakyat  Bali menaruh harapan yang sangat besar pada duet pemimpin ini yang untuk kali pertama dipilih melalui sistem pemilihan secara langsung ini. Dalam misi bidang pemerintahannya, kebijakan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip clean government dan good governance (RPJMD Provinsi Bali 2008-2013).

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, birokrasi harus dibuat lebih profesional. Dengan profesionalisme mereka akan bisa percaya diri (self confident) karena kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Apabila diikuti pemikiran Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pengejawantahan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka keberpihakan pada kepentingan rakyat mengacu pada yang terakhir. Kebebasan, keterbukaan dan kesamaan merupakan penjabaran pengertian pertama. Sedangkan profesionalisme yang meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas adalah refleksi pengertian yang kedua.

Aspek akuntabilitas mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan  kesamaan akses setiap warganegara. Setiap warganegara berhak mendapatkan kesamaan akses dalam pelayanan publik yang mereka

butuhkan. Proses dan harga pelayanan publik juga harus transparan , dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Akuntabilitas birokrasi mengharuskan agar setiap tindakan yang dilakukan mesti dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjadi sumber mandat dan otoritas yang dimiliki, yakni rakyat.

Oleh karenanya, aparatur pemerintah harus mempunyai responsibilitas (rasa tanggung jawab internal) terhadap segala yang dilakukannya. Moral dan etika publik dipakai landasan setiap perilaku, berupaya mempertajam kepekaan sosial serta meningkatkan responsivitas (daya tanggap) terhadap aspirasi, kebutuhan dan tuntutan rakyat. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat. Agar birokrasi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat,  Osborne dan Plastrik (1997) mengenalkan ide Citizen’s Charter (kontrak pelayanan, contoh Akte Kelahiran di Pemerintah DIY), yakni adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan berdasarkan masukan para stakeholders, termasuk pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya Dengan begitu, tugas aparatur pemerintah sejatinya adalah membawa mandat ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat.

Citizen’s Charter

Akta Kelahiran

Di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Penyelesaian dan penerbitan akta kelahiran adalah 3 hari kerja, terhitung sejak diterimanya berkas persyaratan.
  • Biaya pelayanan akta kelahiran adalah Rp 10.000,- bagi WNI dan Rp 30.000,- bagi WNA.
  • Standar sapaan petugas kepada pengguna layanan adalah sebagai berikut: “Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, apa yang dapat kami bantu ?”
  • Standar respons petugas pelayanan dalam menerima telpon dari pengguna layanan adalah, “Selamat pagi/siang, apa yang dapat kami bantu ?”
  • Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan, keberatan, atau protes apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Pengguna layanan akan mendapat jawaban resmi atas keluhan yang diajukan tersebut paling lambat dalam waktu 2 hari terhitung sejak keluhan diterima  oleh petugas.
  • Setiap kesalahan atau cacat pada produk pelayanan akta kelahiran yang diakibatkan karena kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan, maka penyedia layanan akan memperbaruhi produk tsb. tanpa memungut biaya lagi.

Brosur dari Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan PSKK UGM dan The Ford Foundation, 2003.

Orientasi birokrasi hendaknya diarahkan kembali kepada komitmen untuk  menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai secara cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau (ekonomis) serta hemat tenaga. Kinerja apatur pemerintah diarahkan untuk mewujudkan efisiensi dan bukan sebaliknya. Semua unsur pokok birokrasi mengacu pada upaya rasional untuk mengurus organisasi secara efektif dan efisien. Unsur pokok itu sedikitnya mencakup perlakuan yang sama terhadap semua orang (impersonal), pengisian jabatan atas dasar keahlian dan pengalaman, larangan penyalahgunaan jabatan, standar kerja yang jelas, sistem administrasi yang rapi, serta pengadaan dan pelaksanaan aturan bagi kepentingan organisasi yang mengikat bagi semua anggotanya.

  • Masalah Birokrasi

Walaupun sudah ada banyak perubahan, tetapi kenyataan masih menunjukan bahwa kinerja birokrasi daerah masih belum optimal. Birokrasi di daerah masih memiliki beberapa kelemahan. Sorotan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari “puncak gunung es” persoalan birokrasi pemerintah daerah yang sesungguhnya. Apabila ditelusuri lebih jauh, belom optimalnya kinerja aparatur pemerintah daerah yang menjadikan kondisi birokrasi tidak efisien umumnya terletak pada struktur, sistem, prosedur dan perilaku para birokrat yang bersumber pada beberapa masalah pokok.

Pertama, masih ada kesenjangan antara gubernur selaku pemimpin politik dengan ketersediaan formasi birokrasi peninggalan pejabat sebelumnya. Ide dan program-program gubernur tampaknya belum sepenuhnya bisa diterjemahkan  dengan baik di tataran praktis.

Kedua, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, yang mengakibatkan bentuk patologi dan maladministrasi, seperti: penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima sogok, dan nepotisme.

Ketiga, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional, mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan.

Kelima; mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat. Mereka umumnya masih lebih suka dilayani daripada melayani masyarakat sehingga seringkali yang lebih dipikirkan terlebih dahulu adalah hasil yang akan diperoleh, bukan melaksanakan terlebih dahulu pekerjaannya atau menunjukkan kinerja terlebih dahulu.

Keenam, tindakan pejabat yang melanggar hukum, dengan ‘penggemukan’ pembiayaan, korupsi dan sebagainya. Hal ini karena birokrasi jauh dari masyarakat dan cenderung menghindari kontrol masyarakat dan legislatif.

Ketujuh, manifestasi prilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif, seperti: sewenang-wenang, pura-pura sibuk, meninggalkan kantor pada saat jam kerja dan berlaku diskriminatif.

Kedelapan, akibat situasi internal berbagai instansi pemerintahan yang berakibat negatif terhadap birokrasi, seperti: imbalan dan kondisi kerja yang kurang memadai, ketiadaan deskripsi dan indikator kerja, sistem kontrol internal birokrasi yang sangat berlebihan dan sistem pilih kasih (spoils system) terutama dalam formasi dan mutasi pegawai yang dalam beberapa kasus mulai melibatkan tim sukses pejabat terpilih.

Kesembilan; aparatur pemerintah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi. Mereka masih sangat bergantung pada adanya petunjuk teknis (Juknis) atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) sehingga bersifat serba rutin, dengan sedikit diskresi dan inovasi.

Serangkaian permasalahan birokrasi tersebut muncul tidak terlepas dari kelanjutan model dan strategi  pembangunan peninggalan Orde Baru yang lebih bercorak birokratik dan teknokratik. Aparat birokrasi kebanyakan bertumpu pada keahlian untuk mengimplementasikan program-program pragmatis dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Untuk menjalankan model seperti itu, pemerintah pusat dan daerah lalu menerapkan kebijakan birokratisasi sebagai bagian integral dari paket modernisasi. Perencana pembangunan yang terdiri atas para teknokrat membuat “blue print” pembangunan melalui Bappenas. Para pelaksana pembangunan, yaitu birokrasi di tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah penganut setia diktum Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer yang menyatakan modernisasi niscaya membutuhkan birokrasi sebagai salah satu mesin penggeraknya.

  • Peluang Governance

Adanya berbagai masalah birokrasi tidak menutup peluang bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  Untuk itu struktur birokasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Disamping itu juga terpenuhi tiga hal yang hingga saat ini sangat didambakan oleh masyarakat luas yaitu:

Pertama, pelayanan civil service secara berlanjut demi kelancaran administrasi pemerintah dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus independen dan hanya loyal kepada kepentingan negara.

Kedua, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara.

Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan masyarakat dengan pemberian pelayanan dan perlindungan serta jaminan hukum yang konsisten dan tegas.

Guna menjamin terwujudnya hal itu maka perlu dilakukan “check and balance” dari masing-masing fungsi kelembagaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga harus memiliki fungsi yang jelas dan lebih independen, seluruh proses harus dilaksanakan secara “transparan” untuk diketahui publik guna kepentingan pengawasan melalui social control.

Peluang terbuka ke arah perwujudan governance terjadi apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam sistem administrasi kepegawaian ataupun dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair harus dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktek KKN dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.

Disamping itu juga diharapkan birokrasi lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan efisien.

·        Birokrasi Profesional

Dengan adanya peluang untuk mewujudkan governance juga terbuka kemungkinan menjadikan birokrasi lebih profesional, antara lain dengan:

Pertama, mengembalikan peran birokrasi dari “mengendalikan” menjadi “mengarahkan” dan dari “memberi” menjadi “memberdayakan” Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani bisa berubah menjadi “alat pemerintah” yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat. Moto aparatur pemerintah sebagai abdi dan pelayan masyarakat semestinya dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dengan baik perlu dilakukan analisis beban kerja pada masing-masing dinas, bagian, biro dan seterusnya.
Kedua, menjaga netralitas birokrasi terhadap kekuatan politik dan golongan yang dominan sehingga betul-betul bisa berperan secara objektif sebagai abdi negara dan masyarakat. Pengalaman masa lalu telah menunjukkan ketika birokrasi dikooptasi oleh satu kekuatan politik tertentu ia cenderung akan menjadi tidak adil dan diskriminatif.
Ketiga, mengubah sistem rekruitmen pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” , dengan “merit system” atau “carier system”  sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam birokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir sudah ada kecenderungan perbaikan dalam sistem ini. Banyak pelamar dari kalangan masyarakat “biasa” yang bisa lulus tes penerimaan CPNS tanpa harus mengeluarkan biaya sogok untuk para calo. Sistem dan alat tes bisa terus diperbaiki untuk lebih menjamin objektivitas.

Keempat, pemberdayaan dan pelibatan eleman masyarakat untuk meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Berbagai organisasi/ lembaga seperti LSM, badan pemerintahan  atau sebuah konsorsium independen (terdiri dari pegawai pemerintah, LSM, akademisi, dan media) hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang tercela. Mereka bisa  berperan sebagai pengelola dan pendorong proses Citizen Report Card (CRC) atau Kartu Rapor Warga. CRC adalah alat praktik terbaik secara internasional guna meningkatkan pemberian layanan publik. Pelaksanaan CRC memberikan harapan untuk bisa lebih meningkatkan kinerja layanan publik, baik  aspek responsivitas,  akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan CRC dapat diketahui dan dibandingkan kemampuan aparat birokrasi pada masing-masing instansi untuk menjawab kebutuhan dan keinginan warga dalam memberikan layanan dengan mempertimbangkan kesamaan akses semua warga secara transparan, ada kepastian, lebih cepat, lebih murah, serta hemat tenaga.

Kelima,  birokrasi dibuat lebih profesional. Birokrat yang profesional mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan pikiran, mental dan hati yang jernih. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya keseimbangan antara kecerdasan intelek, emosi dan spiritual aparatur pemerintah sehingga membutuhkan tidak hanya pendidikan dan pelatihan, tetapi juga “siraman” penyejuk dan pengembang moralitas.

Keenam, untuk meningkatkan efektivitas layanan birokrasi perlu ditinjau kembali penerapan lima hari kerja. Birokrasi yang selalu membawa mandat publik ke arah pelayanan segala kepentingan rakyat tampaknya tidak efektif lagi melakukan pelayanan pada sore hari. Dengan semangat desentralisasi asimetris, hal ini masih memungkinkan untuk diusulkan, mengingat kondisi budaya Bali yang tidak sama dengan budaya metropolitan yang memanfaatkan liburan Sabtu dan Minggu untuk pergi ke luar kota.

Pada akhirnya segala upaya tersebut adalah juga untuk merealisasikan salah satu ajaran Bhisma kepada para Pandawa dalam Bharata Yudha: charitum shakyum samyagrajayadhi loukikam. Hanya orang berkarakter teguh dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih.


[1] Disampaikan dalam Acara Dialog Publik Setahun BALI MANDARA, Forum Relawan Bali Mandara, Denpasar, 4 September 2009.

[2] Dosen  Fisipol Universitas Warmadewa.

Read Full Post »

ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI BAGI GOVERNANCE

Oleh Wayan Gede Suacana

Pascabanyaknya mantan pejabat dan pejabat tersandung kasus korupsi, Bupati Bangli I Made Gianyar menandatangani kesepakatan Bangli sebagai zona integritas dan wilayah bebas korupsi dengan Menpan RI. Bahkan Bangli disebut satu-satunya kabupaten di Bali, dan kabupaten keempat di Indonesia, setelah Aceh, Hulu Sungai Selatan dan Garut sebagai kabupaten (yang menandatangani kesepakatan sebagai zona integritas dan  wilayah) bebas korupsi (BP, 25/7)

Keberanian pejabat untuk menetapkan lingkungan kerjanya sebagai zone integritas (ZI) dan wilayah bebas korupsi (WBK) zaman sekarang ini patut dihargai di tengah sistem pemerintahan dan birokrasi yang cenderung koruptif. Kondisi mana  telah melahirkan apatisme serta sikap permisif sebagian besar orang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu hal yang wajar. Hal ini berdampak pada tidak hanya pada semakin melemahkan wibawa pemerintah dimata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga semakin tingginya angka kemiskinan masyarakat.

  • Acuan Tindakan

Komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi telah dimulai  dengan dikeluarkannya INPRES No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) oleh Bappenas  2004-2009.  INPRES dan dokumen RAN PK Bappenas itu telah memberikan  acuan dalam upaya pemberantasan korupsi bagi setiap lini pemerintahan yang berada di tingkat Pusat maupun Daerah. Bahkan sejak 2006,  Bappenas telah mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di berbagai daerah sebagai tindak lanjut RAN-PK tersebut. Hingga kini, sudah  23 provinsi dan 17 kabupaten/ kota yang telah menyusun dan berkomitmen melaksanakan RAD PK baik atas fasilitasi Bappenas maupun atas inisiatif sendiri.

Salah satu poin penting dari  INPRES No. 5 Tahun 2004 adalah bahwa setiap Kementerian, Lembaga, Instansi Pusat dan Daerah harus menetapkan program ZI dan WBK.  Program ZI dan WBK yang diamanatkan oleh  Instruksi Presiden No. 5/2004 tersebut dalam praktiknya masih belum berjalan seperti yang diharapkan.   Pasalnya, untuk mewujudkan WBK mesti diawali  dengan  komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh perangkat instansi pemerintah yang akan menerapkannya, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Komitmen pemberantasan korupsi tersebut bisa diwujudkan melalui pernyataan dalam dokumen Pakta Integritas yang dilanjutkan dengan pembangunan ZI di lingkup kementerian/ lembaga/pemda.  Hal itu dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkret, sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten.  Berdasarkan pedoman yang telah disusun oleh Kementerian PAN dan RB yang telah dibahas bersama KPK dan Ombudsman RI, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan pencanangan, bahwa instansi yang dipimpinnya telah siap menerapkan ZI sebagai persiapan menuju WBK. Penetapan WBK di kementerian/lembaga/pemda diharapkan akan menjadi inspirator dan motivator bagi upaya-upaya pencegahan korupsi selanjutnya.

  • Penerapan ZI dan WBK

Penerapan ZI dan WBK dimulai dengan pencanangan  ZI, dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai dan dipublikasikan secara luas. Masyarakat diharapkan bisa memantau, mengawal dan mengawasi, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi aktif  dalam pencegahan korupsi, reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penerapan  ZI  mesti dilaksanakan dengan perencanaan yang matang agar dapat dijamin keberhasilannya. Untuk itu diperlukan adanya pembinaan oleh Unit Penggerak Integritas (UPI) yang secara ex-officio dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemda.

Setelah penerapan  ZI berlangsung dalam waktu yang cukup memadai, pimpinan instansi pemerintah yang sudah memperoleh opini minimal wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK melakukan identifikasi unit kerja yang dipandang berkinerja baik, selanjutnya bisa  diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat WBK kepada  Menteri PAN dan RB untuk dilakukan penilaian. Penilaian ini nantinya dilakukan oleh Tim Independen yang beranggotakan personil Kementerian PAN dan RB, KPK, ORI dan unsur  terkait yang dianggap perlu. Ada dua indikator yang digunakan, yaitu indikator mutlak, dan indikator operasional. Indikator mutlak berupa minimum requirement yang harus dipenuhi, sebagai pre requisite untuk penilaian selanjutnya berdasarkan indikator operasional.

Penerapan ZI dan WBK ini setidaknya akan bisa memberikan peluang bagi peningkatan integritas dan mengurangi korupsi yang terjadi khususnya di lingkungan birokrasi. Pertama, secara sistemik dengan adanya ZI dan WBK akan ikut membenahi dan memberdayakan  suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan integritas  sumberdaya aparatur.  Kedua, secara abolisionistik dengan adanya ZI dan WBK akan meningkatkan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum. Dalam kaitan ini survei integritas yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia patut didukung pelaksanaannya.  Dalam survei integritas tersebut setiap pejabat pemerintah akan dipantau dan dinilai diantaranya berdasarkan penyerahan laporan kekayaannya, kemungkinan menerima suap, dan dugaan penyelewengan lainnya. Ketiga, secara moralistik dengan menegakkan sistem integritas dan penerapan ZI dan WBK terutama di sektor publik dengan memegang teguh prinsip dan sikap pejabat peemrintah untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan-tindakan mal-administratif serta patologi birokrasi lainnya. Pejabat yang berintegritas semestinya hanya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk tujuan yang sah menurut hukum.

Akhirnya,  segala upaya penetapan ZI dan WBK tersebut erat kaitannya dengan kehendak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan (governance). Dalam kaitan ini diperlukan pemberdayaan dan pelibatan eleman masyarakat untuk meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai “social control” terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Berbagai organisasi/ lembaga seperti LSM, badan pemerintahan  atau sebuah konsorsium independen (terdiri dari pegawai pemerintah, LSM, akademisi, dan media) hendaknya tetap bisa menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan birokrat yang terindikasi koruptif.

Penulis,  dosen

Universitas Warmadewa Denpasar

Read Full Post »

 REFORMASI BIROKRASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Oleh Wayan Gede Suacana

Pembelajaran dan contoh yang baik dalam praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat (BP 13/10-2012).

Di Indonesia, masalah birokrasi telah mulai ada sejak zaman kolonial, orde lama, hingga orde baru. Hingga saat ini permasalahan birokrasi seperti budaya KKN yang dianggap wajar, pelayanan publik buruk, rendahnya sumber daya aparatur, mental birokrat yang feodal dan paternalistik kepada penguasa (monoloyalitas) tidak bisa lepas dari dampak rezim politik Soeharto yang menginginkan kekuasannya status quo (AIPI, 2012).

Permasalahan birokrasi Indonesia mulai diperbaiki melalui program reformasi birokrasi  yang merupakan tuntutan reformasi pascakrisis ekonomi tahun 1997. Bappenas (2004) menegaskan bahwa reformasi bidang lainnya tidak akan berjalan dengan baik tanpa terlebih dahulu mereformasi birokrasi pemerintah. Reformasi birokrasi bertujuan agar birokrasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih efisien dan efektif sehingga bisa terwujud clean government dan good governance.

  • Korupsi dalam Birokrasi

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah tersebut ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama  menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi.

Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal (Irawati, 2012). Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi  antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu  sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat  tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa.  Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis,  meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat.

  • Reformasi Birokrasi

Disamping kedua lokus tersebut, sebab lain dari masih maraknya praktik korupsi dan manipulasi diberbagai lembaga pemerintah adalah karena kualitas birokrasi dan kultur yang terbangun didalam organisasi pemerintahan kita masih belum jauh beranjak dari nilai-nilai lama yang secara kumulatif diwariskan dari masa lalu. Perubahan yang terjadi selama era reformasi ini hanya bersifat kosmetik dan pinggiran, tidak menyentuh substansi atau akar masalah yang selama ini telah menjebak birokrasi kita kedalam prilaku yang tidak produktif, inefisien dan koruptif. Karena itu sudah tepat jika pemerintah era reformasi, khususnya dimasa pemerintahan Presiden SBY meluncurkan program reformasi birokrasi. Secara umum dipahami bahwa reformasi birokrasi minimal harus mencakup lima sasaran utama (Rasyid, 2012) yaitu:

(1.)  Perampingan organisasi  dengan tujuan efisiensi pembiayaan, efisiensi penggunaan tenaga, dan efisiensi pengunaan waktu dalam menapaki tahapan pengambilan keputusan.

(2.)  Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

(3.)  Penegakan disiplin dan pembangunan kultur birokrasi yang berbasis etika.

(4.)  Penerapan asas profesionalisme yang berbasis kompetensi dan integritas dalam rekrutmen dan promosi.

(5.)  Pemberian imbalan yang sesuai kinerja dan kontribusi masing-masing organisasi dan personil yang bekerja dilingkungan pemerintahan.

Dengan penerapan reformasi birokrasi seperti itu akan mengantarkan kepada praktik pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  Untuk itu struktur birokasi daerah hendaknya tetap bisa menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dengan kata lain, masyarakat luas tetap mendambakan tiga hal. Pertama, pelayanan publik secara berkelanjutan demi kelancaran administrasi pemerintahan dan harus terbebas dari pengaruh politik (adanya pergantian pemerintahan hasil pilkada langsung), PNS harus netral dan hanya loyal kepada kepentingan negara. Kedua, perlindungan, melalui perwujudan dan supremasi hukum (kepastian dan penegakan hukum), sehingga masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga, memberdayakan masyarakat. Pemerintah secara langsung mendorong (memfasilitasi) masyarakat dalam berbagai kegiatan demi kepentingan mereka dengan pemberian pelayanan dan perlindungan yang konsisten dan tegas.

Reformasi birokrasi dan peluang ke arah terwujudnya governance masih terbuka lebar  apabila aparatur pemerintah tidak lagi melakukan partikularisme dalam pelayanan publik atau dalam menjalankan fungsinya sebagai “public servant”. Kontrak-kontrak kerja yang dibuat apapun jenisnya harus dilaksanakan secara transparan, objektif dan akuntabel. Proses tender secara terbuka dan fair mesti dilakukan agar setiap orang atau perusahaan yang berminat memiliki kesamaan peluang untuk dinilai kelayakannya melaksanakan proyek itu. Dengan begitu kesempatan munculnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme  dan mark up yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan akan bisa diminimalkan.

Akhirnya,  reformasi birokrasi tetap  menghendaki  pemerintah bisa lebih adaptif terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Dengan begitu birokrasi akan lebih berkeadilan dan berpihak pada kedaulatan rakyat sehingga lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara profesional, proporsional dan efisien.

Penulis, dosen

Universitas Warmadewa

Read Full Post »

INTEGRITAS DAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Oleh Wayan Gede Suacana

Integritas dan etika dalam pelayanan publik berkaitan dengan komitmen kejujuran untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen ini merupakan sistem ekstra yudisial dalam rangka mencegah terjadinya mal-administrasi di jajaran birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan administrasi, pengadaan barang/ jasa, dan pelayanan publik sendiri.

Satu diantara kendala paling serius untuk mewujudkan good governance adalah prilaku korup yang menggerogoti hampir setiap lembaga penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan publik dari tingkat pusat hingga daerah. Prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas dan keadilan distributif dalam pelayanan publik masih mengalami banyak hambatan. Sebaliknya gejala-gejala negatif atas terjadinya bad governance ditandai oleh rendahnya sensitivitas terhadap kebutuhan dasar atas kelompok masyarakat miskin, in-efisiensi birokrasi, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya upaya penegakkan hukum memperlihatkan kecenderungan umum yang sangat memprihatinkan.

Peringkat Korupsi
Bad governance di Indonesia selalu disertai angka tingkat korupsi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika dirunut dari data PERC 2010, maka dalam kurun 2008-2010, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari 7.98 (2008.), menjadi 8.32 (2009) dan naik menjadi 9.07 (2010) dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Transparency International juga meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam dan untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Skor IPK Indonesia yang pada 1999 sebesar 1.7 hanya sedikit meningkat menjadi 2.8 pada 2009. (www.tiri.or.id).
Meskipun data yang disampaikan Transparency Internasional menunjukkan adanya sedikit peningkatan persepsi pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sesungguhnya hal ini lebih ditopang oleh lembaga KPK. Lembaga-lembaga terkorup justru berasal dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan DPR. Merujuk hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan persepsi pemberantasan korupsi di Indonesia, namun secara regional pemberantasan korupsi Indonesia berjalan mandeg dibanding negara-negara tetangga. Salah satu permasalahan utama adalah reformasi birokrasi dan administrasi publik yang masih berjalan di tempat.
Upaya perubahan (reformasi) birokrasi dan administrasi publik yang telah dilakukan selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pelayanan publik masih belum memuaskan masyarakat karena prosedur yang berbelit-belit, tidak efisien, dan korup. Belum terwujudnya pelayanan publik yang cepat dan efisien (agile process) merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi yang tidak kondusif bagi parisipasi masyarakat dalam mewujudkn good governance.

Menegakkan Integritas dan Etika
Dalam kenyataannya fenomena korupsi di Indonesia sebagai cerminan bad governance merupakan permukaan dari sebuah sistem besar yang berakar pada nilai integritas, baik di tingkat individu, institusi, maupun sistemik. Sebagai sebuah nilai, etika cenderung diabaikan oleh setiap individu dan institusi, sehingga praktik-praktik sosial, politik, dan pemerintahan tidak memiliki cukup daya tahan untuk mengurangi tindakan korup, bahkan cenderung ‘menerima’ korupsi sebagai fenomena yang sudah wajar terjadi.
Sebagai nilai yang acap kali dimaknai sebagai profesionalisme, satunya kata dan perbuatan, bertindak baik tanpa harus diawasi, adil dan bertanggungjawab, integritas sangat penting dalam menjalankan tugas tidak terkecuali dalam pelayanan publik. Nilai ini seharusnya dibangun secara sistemik, sehingga setiap pemangku kepentingan (stakeholder) pada berbagai jenjang pemerintahan memiliki sensitivitas tinggi menjadikan integritas sebagai landasan setiap keputusan.
Penegakkan integritas dan etika bisa membuka peluang bagi peningkatan IPK dan menurunkan peringkat korupsi Indonesia bila memenuhi setidaknya tiga hal. Pertama, secara sistemik dengan adanya pembenahan dan pemberdayaan suprastruktur maupun infrastruktur lembaga, serta penguatan kapasitas sumberdaya aparat. Kedua, secara abolisionistik dengan adanya peningkatan kesadaran hukum, partisipasi masyarakat dan penegakkan hukum. Dalam kaitan ini survei integritas yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat-pejabat tinggi negara Republik Indonesia patut didukung. Dalam survei integritas tersebut setiap pejabat publik akan dipantau dan dinilai diantaranya berdasarkan penyerahan laporan kekayaannya, kemungkinan menerima suap, dan dugaan penyelewengan lainnya. Ketiga, cara moralistik dengan menegakkan sistem integritas terutama di sektor publik dengan memegang teguh prinsip dan sikap pejabat untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan-tindakan mal-administratif lainnya. Pejabat yang berintegritas menggunakan kekuasaan dan kewenangannya hanya untuk tujuan yang sah menurut hukum.

Meningkatkan Pelayanan Publik
Penegakkan integritas dan etika itu akan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan beberapa persyaratan.
Pertama, mengubah sistem penerimaan dan seleksi pegawai yang sebelumnya didasarkan pada “patronage system”, “spoil system” dan “nepotism” (kebanyakan jabatan diisi berdasarkan political patronage), dengan “merit system” atau “carier system” (pegawai yang diterima adalah mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi). Rekrutmen dan seleksi mesti diadakan secara terbuka dan melalui tes seleksi calon pegawai negeri secara obyektif. Prioritas penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kalangan pegawai honorer yang sudah ada harus dihentikan, penerimaan PNS harus terbuka luas bagi semua orang yang memenuhi persyaratan sehingga terjamin peningkatan mutu, kreativitas, inisiatif dan efisiensi dalam sistem administrasi negara. Kedua, pejabat negara juga harus dibuat lebih profesional. Pejabat profesional selalu percaya diri (self confident) karena kemampuan memecahkan masalah (problem solving) yang selalu memihak pada kepentingan rakyat. Profesionalisme meliputi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas dalam pelayanan publik. Akhirnya, masyarakat juga perlu diberdayakan dan dilibatkan sesuai paradigma good governance melalui pembangunan infrastruktur politik yang dimaksudkan guna meningkatkan “bargainning position” mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai kontrol sosial terhadap tindakan-tindakan pejabat negara. Parpol, LSM, mahasiswa, pers dan masyarakat umum hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan “pesan moral” dan “budaya malu” terhadap tindakan pejabat negara yang tercela.

Penulis, pengajar ilmu pemerintahan,
anggota PIEN-CRC Center
Universitas Warmadewa

Read Full Post »

Older Posts »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.677 pengikut lainnya.